Salah Satu Paslon di Kota Malang, Diduga Lakukan Korupsi Politik

Eryk Armando Talla-

KOTA MALANG | KEJORANEWS.COM - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, membuat tensi politik di Kota Malang semakin memanas.

Pasalnya, selain adanya dugaan Monopoli proyek di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang baik yang lelang maupun Penunjukan Langsung (PL), disinyalir juga adanya intervensi salah satu pasangan calon (Paslon) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat politik praktis untuk mencari suara.

Intervensi tersebut terjadi untuk ASN baik yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) maupun di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang berdomisili di Kota setempat.

Hal itu terlihat adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang sebelumnya menjadi agenda rutin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemkot Malang, seperti Senam sehat, Pemeriksaan kesehatan dan Mata secara gratis di Puskesmas.

kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya dihentikan tanpa ada penjelasan. Hal itu patut diduga bahwa pelayanan di Pemkot Malang terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Aktivis sekaligus Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan, Eryk Armando Talla mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Malang saat ini berbau korupsi politik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Apa yang terjadi di Kota Malang saat ini disebut Korupsi Politik, karena melibatkan berbagai institusi formal negara, seperti DPR, yudikatif, hingga pemerintah daerah," ucap Eryk, saat ditemui konfirmasi, Jumat (15/11/2024).

Eryk menjelaskan, bahwa korupsi politik lebih rumit dan lebih kompleks, karena melibatkan banyak pihak yang dapat mencederai sistem demokrasi, karena salah Paslon menggunakan kekuatan koleganya untuk mengajak memilihnya dengan iming-iming imbalan.

"Informasi yang saya peroleh, salah satu Paslon di Kota Malang diduga mengajak ASN untuk mencari suara dengan iming-iming jabatan," tegas Eryk.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya, proses pelaksanaan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang baik yang lelang maupun Penunjukan Langsung (PL) diduga ada monopoli oleh operator untuk pemenangan salah satu Paslon dalam Pilkada Kota Malang.

Bahkan, ada salah satu kontraktor yang dikabarkan telah menggalang dana ke rekanan atau kontraktor lainnya, dan telah terkumpul sekitar Rp 10 miliar untuk biaya kampanye salah satu Paslon.