Plt Gubernur Marlin : Jaga dan Lestarikan Laut Demi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Hj. Marlin Agustina -

BATAM I KEJORANEWS.COM : Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Marlin Agustina menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Polsus Kelautan 2024, di Marriott Hotel Harbour Bay, Kamis (10/10/2024).

Rakornas ini, disejalankan dengan peresmian modeling budidaya Lobster, di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Setokok. Rangkaian kegiatan ini, dihadiri langsung Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kesempatan tersebut Marlin mengatakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebagian besarnya adalah lautan. Dengan 96% terdiri dari lautan dan hanya 4% nya saja untuk daratan.

"Potensi yang dimiliki ini, tentu menjadi kekuatan Provinsi Kepulauan Riau untuk peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan juga kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Marlin.

Oleh karena itu, dengan wilayah laut yang luas, seluruh pihak mempunyai tanggung jawab besar untuk tidak hanya menjaga laut. Namun, juga bertanggung jawab melestarikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sebab, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini masih dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Mulai dari perubahan kondisi alam maupun dampak dari kegiatan manusia yang menjadi penyebabnya.

Dimana, perubahan kondisi alam dipengaruhi perubahan iklim, gelombang pasang, gempa tektonik dan tsunami. Sedangkan kegiatan manusia yang merusak seperti maraknya praktek destructive fishing, penambangan pasir laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pulau-pulau kecil secara ilegal, dan masih banyak permasalahan lainnya.

Sehingga, kondisi ini memperburuk kualitas ekosistem yang berakibatkan pada menurunnya produktivitas dan mengancam kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

"Berbagai permasalahan tersebut, merupakan tantangan kita bersama dalam pengawasan berbagai kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lebih baik di masa mendatang," tutupnya. (*)