MALAKA I KEJORANEWS.COM : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka diduga menggunakan Master of Ceremony (MC) dari luar daerah untuk acara deklarasi Kampanye damai pada Pilkada Malaka 2024, sementara anak-anak daerah tidak dilibatkan.
Hal ini memicu protes dari masyarakat yang menganggap bahwa keputusan tersebut tidak mendukung potensi lokal. Banyak yang menilai bahwa penggunaan MC luar tidak hanya mengabaikan bakat lokal, tetapi juga berpotensi merugikan ekonomi masyarakat setempat.
Kritik ini datang di tengah persiapan pemilu 2024, di mana keterlibatan mc lokal dianggap tidak penting untuk menciptakan suasana yang akrab dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang sukses.
Menanggapi hal tersebut, mantan ketua Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang, Egyharianto Nahak, SH kepada media, Kamis 26/9/24 sangat sesalkan sikap KPU Malaka yang diduga abaikan anak asli daerah.
Seharusnya, kata Egy Nahak, KPU Malaka tidak boleh abaikan anak daerah dalam hajatan pesta demokrasi.
"Anak - anak Malaka banyak yang punya bakat MC tetapi kenapa tidak dilibatkan. Apakah KPU Malaka meragukan kualitas anak daerah? Ataukah KPU Malaka tidak mau untuk anak daerah tidak boleh terlibat dalam hajatan pesta demokrasi," jelasnya.
Ia meminta KPU Malaka tidsk boleh bersikap arogan terhadap anak daerah. Jangan gunakan anggaran Pilkada puluhan miliar yang digelontorkan dari APBD demi sewa MC dari luar.
"Sangat tidak elok ketua KPU Malaka tidak mempertimbangkan hal ini. Saya menduga ketua KPU Malaka bersama jajaran sangat meragukan MC di Malaka yang notabenenya anak daerah sehingga bisa menyewa MC dari luar," ujarnya.
Egy Nahak mendesak ketua KPU Malaka harus terbuka pada publik atas biaya MC dari luar agar diketahui oleh masyarakat.
"Kita minta harus keterbukaan terkait biaya sewa MC dari luar Malaka, sebab anggaran puluhan miliar yang digelontorkan dari APBD merupakan uang Seluruh rakyat Malaka," tutupnya.
(JM)
Posting Komentar