DPD APERSI Jatim Desak Pemerintah Turun Tangan Tambah Kuota FLPP
MALANG | KEJORANEWS.COM: Kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi habis lebih cepat dari jadwal, yakni pada Agustus 2024. Hal ini sebagaimana diutarakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu Dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas Apersi beberapa hari lalu bahwa penyaluran FLPP tahun ini bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
"FLPP kali ini serapannya lebih cepat. Biasanya, jika kuota berkurang, orang cenderung mempercepat proses untuk memastikan mereka mendapatkan bagian," ujar Nixon sebagaimana dikutip Detik.
Satu hal yang menurut H. Makhrus Sholeh Ketua DPD APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Jatim kurang menguntungkan. Ia memproyeksikan bahwa jika tren penyerapan ini berlanjut, kuota FLPP akan habis pada Agustus 2024, atau paling lambat pada September 2024.
Menurut H. Makhrus Sholeh, Ketua DPD APERSI Jatim hal ini akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.
"Bagi Pembeli Rumah atau Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengandalkan FLPP mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan rumah pertama mereka yang sangat dibutuhkan ," tutur H.Makhrus.
Sementara bagi pengembang terhambatnya penyaluran KPR dapat mengganggu cash flow pengembang, menyebabkan ketidakmampuan untuk segera merealisasikan proyek mereka.
" Bagi Industri Pendukung ada sekitar 150 industri pendukung dan pekerja konstruksi juga akan terdampak, mengingat ketergantungan mereka pada kelancaran proyek perumahan,' tutur H. Makhrus.
Untuk itu Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh, mendesak pemerintah segera mengambil langkah preventif guna mengatasi potensi krisis ini. Ia berharap adanya penambahan kuota untuk menghindari dampak yang lebih luas.
Bukan tidak menyadari, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini, usulan tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum mendapatkan keputusan final dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Infrastruktur PUPR, Triono Junoasmono, mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai tambahan kuota masih berlangsung di Kemenkeu.
Saat ini, kuota FLPP 2024 yang disediakan sebanyak 166.000 unit merupakan penurunan signifikan dibandingkan dengan 229.000 unit pada tahun 2023. Dengan penyerapan bulanan mencapai 22.000 unit, kekhawatiran mengenai habisnya kuota FLPP pada September 2024 semakin nyata.
Pemerintah diharapkan segera memberikan keputusan dan tindakan konkret untuk mengatasi situasi ini, agar program FLPP tetap berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta sektor terkait. Ans
Posting Komentar