 |
| Gubernur Ansar Ahmad saat Rapat dgn Dirjen Kemenhub RI- |
Dalam kesempatan ini Gubernur Ansar yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi meminta arahan sekaligus dukungan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan rencana perkembangan konektivitas bidang kelautan khususnya pembangunan pelabuhan.
Ansar menyatakan, bahwa dinamisasi skema keuangan negara yang terjadi di tahun anggaran 2024 mengalami banyak perubahan yang harus dilakukan, sehingga Pemerintah Provinsi Kepri harus memprioritaskan progres pembangunan dan revitalisasi di sektor pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan konektivitas paling penting bagi masyarakat Kepri dengan kultur daerah kelautan.
Ada beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur perhubungan laut di Kepri pada 2024 nanti. Dan terkait hal ini Pemprov Kepri, melalui Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif, meminta agar pemerintah pusat bisa memberikan prioritas pada beberapa rencana pembangunan pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri.
Sedikitnya ada tiga pelabuhan di Kepri yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk direhabilitasi menurut Ansar. Ketiganya meliputi rehabilitasi pelabuhan HDPE Dirai di Kabupaten Karimun, kemudian rehabilitasi pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga dan rehabilitasi pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.
"Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, juga dibutuhkan pelabuhan yang representif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kita berharap di tahun 2024 nanti Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan anggarannya melalui DAK," kata Ansar Ahmad.
DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI Antoni Arif menyambut baik apa yang di sampaikan Gubernur Ansar. Inisiasi tersebut, menurut Antoni memang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
"Kami di Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan prinsipnya tidak mau mempersulit apapun yang menjadi keinginan daerah. Namun harus juga diperhatikan agar prioritas kepentingan tidak hanya dari aspek ekonomi saja. Aspek sosial dan budayanya juga harus dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah," katanya.
Antoni melanjutkan, terkait anggraan DAK yang akan digeser untuk tahun anggaran 2024 tersebut kemudian akan segera ditindak lanjuti oleh beberapa kementerian terkait dan kemudian menjadi prioritas dalam merehabilitasi pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri. (yed)
Diskominfo Kepri
Posting Komentar