Bupati Asahan Buka Futsal Competition Tahun 2023

Bupati dan Peserta Futsal-

ASAHAN I KEJORANEWS.COM : Bupati Asahan H. Surya BSc ikut membuka futsal competition SMP, SMA dan Instansi yang diadakan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran bertempat di Gedung Olahraga Kisaran (GOR), Jum’at (27/10/2023). 

Tampak hadir Ketua PN Kisaran, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, Mewakili Kajari Batubara, Mewakili Dandim 0208/AS, Ketua Pengadilan Agama, Mewakili danlanal TBA, Pimpinan Bank Sumut, Pimpinan BRI, Kepala Dinas Kominfo, Ketua PWI dan tamu undangan lainnya

Sambutan ketua PN Kisaran Halida Rahardhini, SH, M. Hum, digelarnya acaranya ini bertujuan untuk menjadi bagian memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober.

“Terima kasih kepada para peserta SMP, SMA dan Instansi yang sudah hadir dan mengikuti acara ini. Saya harap turnamen ini bisa menjadi forum silaturahmi dalam menyambut peringatan hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober nanti,” Ucap Ketua.

Sambutan Bupati Asahan H. Surya BSc sekaligus membuka Futsal Competition, berterima kasih atas terselenggaranya futsal competition, dimana kompetisi seperti ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan para atlet khususnya cabang olahraga futsal, meningkatkan prestasi olahraga dan melahirkan bibit – bibit atlet yang dapat berprestasi di kancah kompetisi tingkat Nasional maupun Internasional.

Bupati juga menghimbau kepada para pengurus cabang olahraga futsal agar dapat mengamati secara langsung bibit – bibit atlet yang unggul dan memiliki potensi dari tiap – tiap atlet sehingga nantinya dapat terus dibina untuk masuk kedalam susunan tim futsal yang akan mewakili Kabupaten Asahan dalam setiap kompetisi atau event – event futsal baik di tingkat Nasional maupun Internasional

“Kepada seluruh peserta kompetisi ini saya meminta tunjukkan kemampuan dalam bertanding dengan sebaik – baiknya karena ini akan menjadi salah satu ajang untuk mengamati bakat – bakat pemain futsal, ” Ujar Bupati(Rizki)

kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Nurul Ghufron menyebut penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor dalam pencegahan korupsi. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

“Jika delapan area tersebut itu bagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik,” kata Nurul.

Selain itu, Nurul mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Hal itu dilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting mengharapkan, koordinasi lintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakan atau penyelenggara pemerintahan, dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga Sumut pun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.

“Bila korupsi dicegah, dapat dipastikan Sumut dapat menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi, mengingat Sumut juga memiliki potensi investasi yang besar,” kata Baskami. (Sari H. Siregar)