Dinas PPPA Mesuji Gelar Rakor Pengarusutamaan Gender

Rakor Pengarustaman Gender Dinas PPPA Mesuji-

MESUJI I KEJORANEWS.COM : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mesuji mengadakan rapat koordinasi pengarusutamaan gender di Kantor Bupati Mesuji yang terletak di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji.Jumat(8/9/2023).

Acara dibuka oleh asisten bidang ekonomi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji (Setdakab) Mesuji, Beddi, SH.,MM., yang mewakili Penjabat Bupati Mesuji Drs Sulpakar, M.M., dan dihadiri Kepala Bappelitbangda sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji yang merupakan anggota Pokja PUG.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas(Kadis) PPPA Mesuji, Hj. Sripuji Haryanthi Hasibuan, S.Sos.,M.Si., mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Lingkup Kabupaten Mesuji Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Pengarusutamaan Gender Dinas PPPA Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 diantaranya:1. Penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2023 di bulan Oktober November 2023.2. Lomba Implementasi DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) di Oktober 2023.

Asisten Bidang Ekbang Setdakab Mesuji, Beddi, SH.,MM mewakili Penjabat Bupati Mesuji Drs Sulpakar mengatakan, sesuai amanah peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011 tersebut, kata Beddi, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah, terangnya.

Lanjutnya, anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG), maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (PPPA) menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Penghargaan APE tersebut, tambah Beddi, pernah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji di Tahun 2018 dan 2021 dengan kategori masing-masing adalah Pratama. Harapan kita pada tahun ini dapat meningkat lagi dalam nominasi dan akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender ini minimal kategori Madya, jelasnya.

Sedangkan Isu gender merupakan persoalan atau masalah lintas sektoral (cross cutting issues). Artinya, isu yang bisa terjadi di mana saja dan penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja.

Substansi program untuk mendukung Pengarusutamaan Gender ada di setiap Perangkat Daerah yang mengisinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Mesuji akan terus berkomitmen penuh upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai strategi yang dilakukan secara kolaborasi dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua.

" Untuk itu mohon dukungan dan kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk mewujudkan perolehan Penghargaan APE di tahun ini. Selain Penilaian APE tingkat Nasional, pada tahun ini juga akan diadakan penilaian pelaksanaan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tingkat Provinsi Lampung dan Penilaian Pelaksanaan Konvergensi Stunting melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2023, yang rencananya akan dilaksanakan di Bulan Oktober 2023. " Ujar Beddi.

Untuk itu, kata Beddi, kepada perangkat daerah dan Instansi yang terlibat dalam indikator penilaian, diharapkan bersungguh-sungguh mempersiapkan data-data dan dokumentasi yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA dan Dinas PPPA selaku Ketua dan Sekretariat POKJA PUG Kabupaten Mesuji.

Turut Hadir dalam acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mesuji, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mesuji, Kepala Kantor Kemenag, Camat se-Kabupaten Mesuji, Direktur RSUD Ragab Begawe Caram. Ketua Forum PUSPA, Ketua PUSPAGA dan Bapak atau Ibu Kepala Desa Lokus DRPPA Kabupaten Mesuji beserta Anggota Relawan SAPA Desa.