 |
| Deklarasi Pemilu Damai- |
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut
Ardan Noor dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilakukan bertujuan
untuk menetapkan kesepakatan pendanaan bersama pilkada serentak 2024 antara
Pemprov Sumut, kabupaten, dan kota.
“Pendanaan bersama ini tentunya akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ardan.
Penjabat (Pj)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebutkan bahwa Pemilihan Umum
(Pemilu) serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan
pertama kali dilaksanakan. Karenanya, potensi kerawanan serta upaya kerja keras
semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.
Kemudian Pj Gubernur
menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar, mengingat
selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan
Pilpres di saat bersamaan, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan
setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.
“Dalam pelaksanaannya akan
menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan
kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan
beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” ujar Pj Gubernur,
didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas
Sitorus, dan pejabat lainnya.
Untuk itu, lanjut Pj Gubernur, diperlukan
perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta
demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas
sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber
Jurdil).
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan
Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor.
Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelas
Hassanudin.
Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi
permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis.
Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat
dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta
Pemilu.
“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergisitas
penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan
bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari
konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang
berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang." Tutupnya.
Di tempat yang sama
usai penandatanganan dan deklarasi damai Pemilu tahun 2024, Bupati Asahan H.
Surya Bsc mengatakan pemerintah Kabupaten Asahan Ikut berkomitmen bersama dalam
hal penganggaran Pemilu 2024 serta ikut bertanggung jawab memberikan keamanan
dan kenyamanan dalam berdemokrasi.
“ Untuk itu tentu kita harus berkomitmen
bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj Gubernur
agar menjaga iklim demokrasi, menjaga pikiran, mulut dan jari. Sehingga
semuanya adalah adu program, tanpa menjelekkan orang lain,” tutup Bupati Asahan
H. Surya Bsc. meneruskan pesan Pj Gubernur.
Turut Hadir di antaranya Pangdam I/BB
Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan
Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari,
serta unsur Forkopimda lainnya, para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai
Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut, hingga seluruh
bupati/walikota se-Sumut.
Sarifah HS
Posting Komentar