 |
| Bupati M. Nizar dan Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin dan Pimpinan DPRD Lainnya- |
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini mungkin belum mampu mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan namun demikian bukan berarti mengabaikan aspirasi dan kebutuhan yang ada akan tetapi semata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang kita miliki.
Rancangan Perubahan APBD dimaksud kebijakan penganggarannya diarahkan sesuai dengan perkembangan keuangan daerah dan prioritas pembangunan sesuai dengan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. total pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 875.272.663.150.00 angka ini naik sebesar Rp. 15.604.862.194.00 dari total pendapatan daerah pada APBD murni sebesar Rp. 859.667.800.956.00.
Adapun rincian pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD dan anggaran 2023 sebagai berikut
1. Pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 66.671.471.138.00 mengalami penurunan sebesar Rp. 12.405.243.513.00 sehingga menjadi Rp. 54.266.227.625.00 yang ditargetkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
2. Pendapatan transfer pada APBD murni tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 791.396.329.818.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.010.105.707.00 sehingga menjadi Rp. 819.406.435.525.00 yang ditargetkan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3. Laain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 1 miliar 600 juta tidak mengalami kenaikan atau penurunan target pendapatan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh bupati Lingga Muhammad Nizar dalam rapat paripurna DPRD Lingga tentang Penyampaian nota keuangan dan RAPBD Perubahan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2023, di gedung DPRD Lingga. Selasa (19/9/2023).
Menanggapi penyampaian bupati itu, Fraksi Partai Nasdem pada prinsipnya menyetujui seluruh usulan program dan kegiatan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya agar OPD yang mendapatkan tambahan anggaran untuk pekerjaan fisik mengevaluasi beberapa hal yang berpotensi menjadi permasalahan pada akhir tahun anggaran.
Fraksi Nasdem mempunyai keyakinan bahwa penerimaan dari sektor PBB P2 masih dapat dioptimalkan apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dengan berbagai sarana, misalnya ekstensifikasi pajak yaitu menambah jumlah wajib pajak maupun dengan intensifikasi pajak menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada dan juga dengan menggunakan pola panutan dalam membayar pajak dan pemutakhiran data objek pajak dan subjek PBB P2.
Sedangkan Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 selain untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta pengamanan daya beli masyarakat, juga diharapkan untuk dapat mengantisipasi perkembangan yang kemungkinan-kemungkinan terjadi sehingga mendukung iklim yang sejuk dan kondusif di Kabupaten Lingga. Fraksi Demokrat perjuangan bangsa telah mencermati pengantar nota keuangan RAPBD perubahan Kabupaten lingga Tahun anggaran 2023 yang pada prinsipnya setuju untuk dibahas pada rapat sidang berikutnya namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni
1. Pemerintah Kabupaten Lingga lebih mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah.
2. Fraksi Demokrat perjuangan bangsa juga mengharapkan agar pemerintah daerah kabupaten Lingga terus mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan badan usaha milik daerah.
3. adanya solusi atas permasalahan pelaksanaan pemulihan ekonomi dan meminta agar usaha mikro kecil dan menengah menjadi fokus utama seperti pembinaan promosi dan pemberian bantuan UMKM termasuk melalui pelatihan dan dukungan bagi perizinan dan formalisasi UMKM.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa kebijakan perubahan APBD Kabupaten Lingga atau anggaran 2023 dari sektor pendapatan disusun harus dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif efisien ekonomis transparan dan dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan bertanggung jawab dan manfaat untuk masyarakat dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 terutama dari sisi pendapatan. Fraksi Golkar meminta agar kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Lingga diarahkan ke :
1. penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan proyeksi sumber- sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.
2. penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dana transfer dari pemerintah provinsi
3. penyesuaian alokasi lain pendapatan daerah yang sah
4. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5. percepatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Sesuai dengan beberapa pokok pikiran dan dasar hukum di atas maka Fraksi partai Golkar turut mengapresiasi tentang arti penting perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini Dan berharap kiranya dapat diproses segera sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Fraksi keadilan pembangunan
dalam tanggapannya meminta agar perubahan APBD harus terus memperhatikan asas fungsi serta prinsip dan perencanaan pengawasan alokasi dan distribusi perencanaan karena masih banyak kegiatan yang tertunda dan belum dapat dilaksanakan. Maka dari itu orientasi belanja untuk kebutuhan masyarakat harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu fraksi keadilan pembangunan pada prinsipnya mensuport penyusunan RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2023 tetapi perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten Lingga benar-benar mewujudkan konsistensinya atas perundang-undangan.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi itu, Bupati Lingga menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi.
" Kami akan melakukan tata kelola dan pembinaan secara berkelanjutan untuk menghasilkan BUMD yang berkualitas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensinya menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat khususnya kabupaten Lingga."
"APBD memiliki fungsi otorisasi perencanaan pengawasan alokasi distribusi dan stabilisasi Pemerintah Kabupaten Lingga akan terus memperhatikan asas fungsi dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat peraturan yang berlaku." Ujar Bupati M. Nizar.
Mardian
Posting Komentar