Desa Limau Manis Menjadi Calon Desa Anti Korupsi

Andika Widianto, Spesialis Pembinaan Peran Serta masyarakat KPK
menyampaikan Sambutan-

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, menjadi salah satu desa yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai calon Desa Anti Korupsi.

Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andhika Widianto, pada pembukaan Bimbingan teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi, di Desa Limau Manis, Rabu (7/6/ 2023) mengatakan, Desa Limau Manis dicalonkan bersama 22 desa lainnya di Indonesia setelah dilakukan observasi.

“Ada 22 desa yang kita pilih sebagai calon percontohan, dari 81 desa yang kami observasi. Di Kepri ada 5 desa diobservasi, 3 Natuna dan 2 Bintan, setelah observasi hasilnya pimpinan KPK memilih Limau Manis,” jelas Andhika.

Meski telah terpilih, namun Desa Limau Manis belum mencukupi target nilai yang harus dipenuhi untuk menjadi desa percontohan, karena nilai indikator Desa Limau Manis masih sangat rendah, yakni hanya 47,5.

"Harus mencapai nilai yang sudah ditargetkan minimal 90 persen," tambah Andika.

Selain itu, saat ini desa Limau Manis masih berupa dalam tahapan calon desa terpilih. Karena, masih ada beberapa proses untuk dapat menjadi sebagai desa anti korupsi, yang akan dilakukan tes lanjutan oleh KPK, Inspektorat Kemendes PDTT, Inspektorat Kemendagri, Inspektorat Kemenkeu, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.

Menurut Andhika, nilai indikator 47,5 yang didapatkan Desa Limau Manis lantaran desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut itu, banyak kekurangan dalam hal digital.

“Kekurangannya dalam bentuk digital yang belum dipenuhi. Tapi itu mudah, mudah-mudahan dalam waktu singkat akan kita kejar semuanya,” imbuh Andika.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi, saat membuka Bimtek mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran KPK.

Menurut Wan Siswandi, Pemkab Natuna sebelumnya juga telah berupaya melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melakukan pelatihan bagi desa yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri.

“Tujuannya untuk meminimkan persoalan pengelolaan keuangan desa. Tentu upaya seperti itu kembali ke individu Kades. Karena yang harus mawas diri itu ya diri sendiri, kemudian juga aparat desa dan lingkungan desa yang memang punya ruang dan diberi ruang untuk pengawasan itu,” kata Bupati Natuna, Wan Siswandi.

“Kemudian dari KPK dan Kemendes kami ucapkan terima kasih apa yang dilakukan ini. Perhatian dengan Natuna luar biasa, karena bimtek dilakukan langsung oleh KPK dan Kemendes,” tambah Bupati.

Wan Siswandi juga minta kepada peserta untuk mengikuti Bimtek dengan baik dan serius.