Kepala Pertanahan Natuna, Purwoto : Program Gemapatas Upaya Meminimalisir Konflik Bbatas Tanah antar Masyarakat

Pemasangan Patok Tanah-

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Sebagai upaya dalam mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. GEMAPATAS dicanangkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, pada kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah, Jumat (03/02/2023) .

Pencanangan GEMAPATAS yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia ini,  diikuti oleh seluruh  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan, Gubernur, Bupati/Wali Kota di   Indonesia bersama masyarakat yang berkepentingan atau orang yang mengetahui batas bidang tanah, termasuk  kepala desa atau perangkat desa yang mengetahui batas bidang tanah.

Untuk pencanangan GEMAPATAS di Natuna pelaksanaannya dipusatkan di Desa Tapau kecamatan Bunguran Tengah. Ada 700 patok tanah yang akan dipasang di seluruh Natuna dalam program ini.

Kepala Pertanahan Natuna, Purwoto dalam pencanangan Gemapatas menjelaskan, tujuan dari diluncurkannya GEMAPATAS di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. 

"Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat," jelas Purwoto. 

GEMAPATAS juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan  pelaksanaan kegiatan PTSL Terintegrasi Tahun 2023. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Di mana terdapat proses pengumpulan data fisik, yang sebelum pelaksanaannya dilakukan pemasangan tanda batas.  Sebagai informasi, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN mendapatkan target mendaftarkan bidang tanah di Indonesia sebanyak 10 juta bidang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan PTSL dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik tanah. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto pada pencanangan GEMAPATAS di Cilacap mengatakan, dalam hal ini, masyarakat memiliki kewajiban dalam menjaga batas tanahnya dengan memasang tanda batas tanah atau yang lebih dikenal dengan patok. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan masyarakat dapat secara langsung melakukan pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah serta berperan aktif dalam memberantas mafia tanah. 

"Masyarakat juga diharapkan dapat membantu dalam memudahkan dan mempercepat Melayani, Profesional, Terpercaya petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah. Dengan begitu, masyarakat turut berperan dalam mewujudkan Kota Lengkap," terang Hadi Tjahjanto.

Adapun standar patok yang benar, yakni bisa terbuat dari beton, kayu, pipa besi atau pipa paralon dengan panjang sekurang-kurangnya 50 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm. Untuk pemasangannya sendiri, pipa paralon dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm, sedang selebihnya 20 cm sebagai tanda di atas tanah. 

Patok atau tanda batas dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan atau dibuat dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten/kota. Karena untuk pertama kalinya patok batas tanah dipasang secara serentak dan  terbanyak di seluruh wilayah Indonesia, maka GEMAPATAS akan dicatat pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). 

Dengan mengikuti gerakan tersebut, masyarakat pun dapat menjadi bagian dari dicetaknya Rekor MURI “Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah dengan Jumlah Terbanyak”. Penganugerahan Rekor MURI akan diserahkan sesaat setelah kegiatan berlangsung.

(Piston)