 |
| Photo bersama usai Penandatanganan SPK - |
Acara yang digelar di SMAN 2 Bunguran Timur, dihadiri Gubenur Provinsi Kepri, sejumlah pejabat Provinsi Kepri, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Natuna, serta anggota DPRD Provinsi Kepri dan Natuna.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dalam sambutannya usai menyaksikan penandatanganan menyampaikan,ada 6 (enam) tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan, kesehatan, tata ruang, pemukiman, trantib dan perlindungan, diantara enam tugas tersebut dua diantaranya merupakan tugas mandatori yakni pertama pendidikan dimana setiap daerah wajib menanggarkan anggaran 20 persen dari APBD.
Pendidikan sangat dibutuhkan guna membangun peradaban manusia yang lebih baik. Tugas kedua adalah Kesehatan, dimana pada setiap daerah diwajib menganggarkan 10 persen dari APBD.
“artinya pendidikan memang menjadi prioritas, oleh karenanya sektor pendidikan ini kita keroyok bersama agar pelaksanaan dapat segera terwujud,” kata Gubenur.
Ansar menambahkan, Indeks Pendidikan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ketiga dari 34 Provinsi di Indonesia. Dengan Angka Partisipasi Sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14%, pada tahun 2022, sebesar 84,54% dan tahun 2021 84,40%. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 Tahun. Dimana Tahun 2022 yaitu 10,37 Tahun dan Tahun 2021 sebesar 10,18 Tahun. Gubenur Kepri Ansar Ahmad juga memaparkan, indek pendidikan juga mempengaruhi indek pembangunan manusia.
Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun.
“Kita wajib bersyukur indek pembangunan manusia kita meningkat, artinya indek pendidikan kita juga ikut meningkat untuk itu kita bersama-sama mendorong agar PTK Non ASN dipercepat penangkatannya,” ungkap Ansar.
Ansar juga memaparkan adapun jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang dengan rincian Kabupaten Kepulauan Anambas 113 Orang, Kota Batam 694 Orang, Kabupaten Bintan 269 Orang, Kabupate Karimun 461 Orang, Kabupaten Lingga 252 Orang, Kabupaten Natuna 345 Orang serta Kota Tanjungpinang 441 Orang.
Sementara Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Gubernur berserta rombongan ke Natuna.
“Tentunya kehadiran beliau dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada sekolah yang ada di Natuna,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, persoalan utama dalam melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber saya manusia di Kabupaten Natuna adalah anggaran. Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati terus meloby pemerintah pusat beserta kementrian dan perusahaan-perusahaan besar agar bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak Natuna.
“Kami ingin anak-anak sekolah gratis. Meski urusan pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat namun sebagai kepala daerah kami juga ingin berbuat untuk anak-anak kami,” tambah Bupati.
Wan Siswandi memaparkan setidaknya sudah banyak beasiswa untuk anak-anak Natuna yang diperjuangkan oleh dirinya bersama Wakil Bupati Natuna.
“Kerjasama dengan SKK Migas sebanyak 8 orang, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Tehnik Perkapalan di Surabaya 10 orang, Kerjasama dengan PLN 10 orang, Universitas Pertamina 10 orang dan juga Akademi Meteorologi,” ujarnya.
Hadir dalam acara, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari beserta anggota, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar beserta anggota, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Kepala OPD Provinsi Kepri, Kepala OPD Kabupaten Natuna, Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN serta Koodinator Pengawas Sekolah se Kabupaten Natuna.
(Piston)
Posting Komentar