Terkait BBM dan Zonasi Tangkapan Ikan, Nelayan Anambas Datangi Kantor DPRD

Pertemuan DPRD, Dinas/Instandi terkait dg Nelayan Natuna-

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Puluhan nelayan Natuna mendatangi kantor DPRD Natuna untuk membahas mengenai zona tangkapan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan di daerah ini, pada Rabu pagi (4/1/2023). Namun pertemuan yang kesekian kalinya ini, belum juga ada solusi seperti yang diharapkan oleh nelayan Natuna. 

Pada pertemuan itu, Sutrisno ketua nelayan desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut, mengaku kecewa karena ketidakhadiran para pimpinan lembaga terkait saat pertemuan di gedung wakil rakyat.

" Kecewa pasti, tapi mungkin mereka memang berhalangan hadir, dan semoga nanti ketika ada pertemuan lanjutan mereka akan hadir, kami berharap pihak DPRD akan kembali memfasilitasi pertemuan seperti ini lagi," ujar Sutrisno.

Kata Sutrisno, permasalahan yang ingin nelayan selesaikan adalah terkait penetapan aturan dari pemerintah bahwa zonasi tangkapan bagi nelayan lokal untuk kapal ikan dengan tonase di bawah 7 GT, di bawah 12 mil laut, namun zonasi itu terlihat tidak berpihak kepada nelayan. Sebab katanya  ikan di bawah 12 mill sudah tidak ada untuk ditangkap.

" Kami para nelayan menilai bahwa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpihak kepada nelayan kecil seperti kami. Karena ntuk mencari ikan di bawah 12 mill sudah tidak mungkin lagi, karena ikan yang ada kecil - kecil. Namun sayangnya pertemuan yang dimediasi oleh DPRD Natuna tadi tidak menemukan solusi dikarenakan ketidakhadiran para pimpinan dari instansi yang dianggap berkompeten untuk menjawab keluhan para nelayan, seperti Kepala Dinas Perikanan Natuna, Kepala Satker Kelautan Perikanan Provinsi Kepri di Natuna, dan kepala Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Satker Tanjung Kumbik. " Terang Sutrisno.

Sementara itu Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar mengaku prihatin dengan aturan zonasi tangkapan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil. Selain itu adanya aturan bagi nelayan harus memenuhi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Pas Kecil dan Pas Besar, juga menjadi perhatian dari pihak DPRD, terlebih mengingat untuk mengurus TDKP dan Pas Besar, nelayan Natuna harus ke Kabupaten Anambas untuk mengurus di Kantor Kesyahbandaran di Anambas. 

" Kita akan mengupayakan agar pengurusan TDKP dan Pas Besar nelayan Natuna dapat dilakukan di Natuna saja, karena jika ke Anambas biayanya tidaklah sedikit, kasihan kepada nelayan kita," ujar Amhar. 

Menyikpai hal itu, rencananya DPRD akan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait termasuk nelayan.

Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar

Pertemuan DPRD,Dinas/Instandi terkait dg Nelayan Natuna

(Piston)