 |
| Photo ilustrasi |
" Setiap media telah disediakan dana publikasi melalui Dana Desa ( DD) pertahunnya sebesar Rp 10 juta hingga 15 juta per desa. wartawan atau jurnalis media yang mengambil dana itu harus ada MoU dengan pihak desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia ( APDESI). Namun ketika pengambilan dana itu, kami wartawan sangat kecewa karena kami hanya mendapat Rp 25 ribu saja perwartawan. Ini janggal dan tidak sesuai dengan MoU. Kalo dihitung rugi kami sudah bikin berita dan ngantarkan pemberkasan, " ucap N seorang wartawan yang tak ingin disebutkan namanya, Minggu(1/1/2023).
lanjut N, masalah itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Way Serdang, namun juga di Kecamatan Panca Jaya. N menduga terjadinya perkelahian antar wartawan saat pembagian dana publikasi itu, juga akibat tidak sesuainya ketentuan kerja sama yang dilakukan oleh pihak APDESI atau Kecamatan.
" Kemarin ada wartawan jotos wartawan di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya ketika pembagian uang publikasi dan ada dugaan dana itu membuat pecah belah para jurnalis di Kabupaten Mesuji. Sungguh sangat miris dan prihatin saya dengan kejadian itu. Kejadian itu mengakibatkan pihak korban harus dilarikan kerumah sakit dan pelaku sudah dilaporkan ke pihak Polres Mesuji." terang N lagi.
Terkait pemberitaan ini, Pj Bupati Sulpakar saat dikonfirmasi enggan memberikan jawaban. 2 kali pesan media ini melalui WhatsApp tidak dibalas oleh PJ bupati tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa ( PMD), Anwar Pamuji. Saat dikonfirmasi ia juga enggan memberikan jawaban.
Untuk diketahui kabupaten Mesuji memiliki 7 Kecamatan dan 107 desa. Kesemua desa itu diketahui melakukan kerja sama dengan sejumlah wartawan setempat dengan menggunakan anggaran Dana Desa ( DD).
(Mumu)
Posting Komentar