Lanud RHF Butuh Lahan Baseops dan Apron , Gubernur Kepri: "Ini Penting dan Kita Dukung"

Suasana Pertemuan

KEPRI I KEJORANEWS.COM : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H.Ansar Ahmad bersama Danlanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, Kol. Nav. Arief Budiman dan jajaran melangsungkan pertemuan dalam rangka permohonan lahan pembangunan Baseops (Base Operations/Pangkalan Kegiatan) dan Apron (Parkir Pesawat).

Pada pertemuan, Gubernur Kepri menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas Lanud menjadi penting karena saat ini fasilitas tersebut masih menempati bagian kecil dari ruangan yang dipinjamkan Angkasa Pura.

"Memang tidak bisa dikembangkan dan direhab dikarenakan menyangkut aset. Danlanud sebenarnya sudah lama mengusulkan ini. Alhamdulillah dari komunikasi terakhir, saat ini kita dengarkan apa yang bisa kita dukung dan bantu dalam percepatan penyediaan fasilitas penting ini. Mengingat pengembangan ini menyangkut fasilitas untuk mendukung pengamanan wilayah kedaulatan negara," terangnya, (26/12).

Berikutnya, Danlanud RHF, Kol.Nav. Arief Budiman menargetkan pembangunan dapat dimulai sekitar bulan Oktober 2023. Dan memaparkan Sarpras BaseOps yang ideal, hendaknya memiliki Apron (Menampung Pesawat Angkut dan Fighter), Shelter/Hanggar Pesawat,ATC Tower sendiri, Fasilitas Meteorologi, VIP Room untuk pejabat, Ruang Briefing Crew, Crew Room.

"Juga Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Shelternya, Ruang Standby Kesehatan/ Crash Team, Ruang kerja Staf Dukopsbang, Ruang Pendaftaran dan Tunggu DAAU, Ruang Pemeriksaan X-Ray, Fasilitas Tempat Ibadah dan MCK yang layak, Tanggul penahan gas buang saat Pesawat Run Up setelah maintenance, Ruang Alkat, Arming/De-arming area (untuk Fighter Aircraft), dan Gudang barang incoming/outgoing," katanya.

Lanjutnya, model Baseops yang ideal antara lain Lanud Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Lanud Adi Sutjipto (Yogyakarta), Lanud Abd Saleh (Malang), Lanud Sultan Hasanuddin (Makassar), Lanud Supadio (Pontianak) dan Lanud Roesmin Nurjadin (Pekanbaru). "Untuk itu kami mohon arahan dan bantuan dari Pak Gubernur terkait pengembangan baseops dan apron ini," tutupnya.

Menanggapi hasil pemaparan TNI AU RI, Gubernur Kepri menyarankan pengembangan ini harus dikerjakan step by step. Pertama tim dari Pemprov, Pemko Tanjung Pinang, BPN dan Lanud sendiri turun ke lapangan. Pelajari lahan, inventarisir pemilik, posisi dan status, dan perkirakan dahulu berapa anggaran pembebasan lahan.

"Dengan anggaran besar yang dibutuhkan, jika pembebasan lahan telah selesai. Tahun 2024 sudah bisa dilaksanakan cut and fill. Kemudian supaya cepat, surati Kota dan Pemprov untuk share anggaran," tutup H.Ansar Ahmad pada pertemuan yang dihadiri oleh  jajaran Lanud RHF Tanjungpinang, Kabid PUPR Kota Tanjung Pinang, Kabid Pengukuran BPN Provinsi Kepri, Kepala Kantah BPN Tanjungpinang Bambang Prasongko, dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.

Pemprov Kepri
Editor:

Andi Pratama