ASAHAN I KEJORANEWS.COM : Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam Rakor Pemerintah
Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 2022 di Sumut, di
Aula Tengku Rizal Nurdin, Kediaman Dinas Gubernur, Jalan Jend Sudirman Nomor
41, Medan, Kamis (3/11/ 2022). Hadir diantaranya Pangdam I/BB, Kajati Sumut, serta
perwakilan unsur Forkopimda lainnya dan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota
se-Sumut.Bupati bersama Gubernur Sumut-
Dalam data yang Ia paparkan, Gubernur memperlihatkan sejak 10
tahun terakhir, jumlah Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP beragam, naik
dan sempat mengalami penurunan. Menurut Gubernur, raihan 5 kali opini WTP
berturut oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara bukan sesuatu yang perlu
dimaknai secara berlebihan. Mengingat hal itu sudah berlangsung sejak 2012
lalu, dimana seharusnya menjadi bahan evaluasi selama hampir satu dekade untuk
menyempurnakan laporan keuangan. Apalagi jika makna dari capaian itu prinsipnya
adalah kewajaran.
Kemudian lanjut Gubernur, dengan kesesuaian format
pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya
adalah menselaraskannya dengan implementasi dalam menyejahterakan masyarakat.
Sehingga ada evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahun ke
tahun. “Jadi kalau sudah rambu-rambu itu kita patuhi, kita jaga, tak akan kita
ditangkap KPK. Pertama pengadaan barang dan jasa, kedua jangan jual beli
jabatan, ketiga jangan gratifikasi, jangan suap dan jangan ada penggelembungan
(anggaran). Kalau ini berjalan, semua kita mendapatkan WTP, paling tidak kita
sudah pada jalurnya, baru nanti implementasinya kita jaga,” pungkasnya.
Selanjutnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho
menyampaikan bahwa tema Rakor ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan,
Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Karenanya,
melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan dapat membuka wawasan sekaligus
pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja.
“Sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola
keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara.
Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus
kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara
nyata untuk pembangunan,” jelasnya.
Sementara, bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, capaian ini
merupakan kali ke Lima bagi Kabupaten yang berada pesisir Selat Malaka tersebut
berhasil mempertahankan Opini WTP tersebut secara berturut-turut sejak 2017.
Atas keberhasilan tersebut Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dalam keterangannya
menyampaikan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan aktif, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni opini WTP.
“Raihan ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, terima kasih
kepada seluruh pihak dan aparatur yang berperan aktif sehingga Pemkab Asahan
memperoleh Opini WTP untuk yang ke lima kalinya secara berturut- turut, ”
ungkap Bupati usai menerima Penghargaan.
Lebih lanjut, Bupati berharap agar seluruh OPD yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam
mewujudkan setiap Program Pembangunan dengan tetap mematuhi ketentuan dan
peraturan yang berlaku. “saya berharap kita tetap melaksanakan tugas dengan
tetap berpedoman kepada prinsip 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, dan
Tertib dalam menjalankan tugas dan selalu berusaha untuk melaksanaan anggaran
dengan sebaik mungkin demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Asahan Sejahtera
yang Religius dan Berkarakter”, pungkas Bupati yang dalam kesempatan tersebut
didampingi oleh Kadis Kominfo, Ka. BPKAD, Kabag Umum dan Kabag Protokol.
( Sarifah HS)
Posting Komentar