 |
| Dedi Syahputra, |
Dalam dialog dengan menteri di Pantai Tanjung Momong, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Nelayan Anambas melalui HNSI menyampaikan bahwa para nelayan Anambas menginginkan agar nelayan dilibatkan dalam pengawsan di laut Anambas terkait aktifitas kapal cantrang yang menangkap ikan dengan ilegal di laut Anambas.
" Kami berharap terkait kapal cantrang dengan alat tangkap ilegal yang telah dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Permen (KP) Nomor 18 Tahun 2021, dilakukan dengan penindakan tepat dan terukur, karena kegiatan mereka di laut telah dilarang. Kami juga minta agar kami dilibatkan dalam pengawasan terhadap kapal-kapal itu. Selain itu kami juga meminta agar Kapal - kapal penangkap ikan yang menangkap dekat di wilayah perairan laut kepulauan Anambas, dapat mencantumkan izin sandar pada saat mereka sandar di pelabuhan Anambas," ujar Dedi Syahputra S.IP, Sekretaris HNSI KKA mewakili nelayan Anambas.
Di akhir dialog, Dedi meminta agar pemerintah pusat dapat menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi kepada nelayan Anambas, karena kuota saat ini membuat BBM solar subsisdi di Anambas langka, sehingga membuat nelayan tidak bisa melaut untuk menyambung hidup..
"Hari ini juga kami sangat berharap agar adanya penambahan kuota solar subsidi untuk kami nelayan Anambas, karena kuota saat ini tidak cukup untuk kami melakukan aktifitas mencai ikan. Kuota saat ini membuat solar subsidi menjadi langka dan kedaan kelangkaan ini telah berjalan 1 tahun.Kami harap pemerintah pusat melalui bapak menteri dapat membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), yang secara otomatis nantinya ada penambahan kouta BBM. " Tutup Dedy.
 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono ( baju merah) |
( Yuni S)
Posting Komentar