 |
| Gubernur Bersama Pegawai Bangk Riau Kepri Syariah |
KEPRI I KEJORANEWS.COM : Selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19 semua level usaha terkena dampaknya, baik usaha makro maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terutama UMKM yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau mengalami masa-masa sulit sehingga memerlukan suatu bentuk stimulus guna bertahan, atau bahkan dapat sebagai langkah awal memulai pemulihan ekonomi.
Semenjak kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga (bunga 0 %) mendapat responsabile positif dari masyarakat pelaku UMKM. Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggungjawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepri Kepri, tercatat per Agustus 2022 realisasi bunga kredit dari program ini telah mencapai angka lebih dari Rp 650 Juta. Dengan rincian Rp 186 Juta lebih di tahun 2021 dan Rp 464 Juta lebih di tahun 2022. Kemudian plafond kredit yang telah disalurkan telah mencapai Rp 11,160 Miliar dengan total 591 UMKM sebagai debitur.
"Program pinjaman UMKM dengan bunga 0 persen ini memang kita tujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan Bank Riau Kepri yang sekarang menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Harapan kita bisa membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk karena pandemi," kata Gubernur Kepri, H.Ansar Ahmad, (20/9).
Jumlah UMKM diseluruh Kepri tercatat per tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 146.638 UMKM. Masing-masing tersebar di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjung Pinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).
Dari total plafond kredit yang telah disalurkan tersebut, tercatat UMKM dari Kota Tanjung Pinang yang paling banyak memanfaatkan program ini, yakni sebanyak 161 UMKM dengan plafond kredit Rp 3,071 Miliar (27,52 persen), diikuti Kabupaten Natuna sebanyak 161 UMKM dengan plafond Rp 3,065 Miliar (27,46 persen).
kemudian Kabupaten Karimun sebanyak 102 UMKM dengan plafond Rp 1,958 Miliar (17,54 persen), Kota Batam sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp1,060 Miliar (9,50 persen), Kabupaten Lingga sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp 1,052 Miliar (9,43 persen), Kabupaten Bintan sebanyak 32 UMKM dengan plafond Rp 632 Juta (5,66 persen), dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 17 UMKM dengan plafond Rp 322 Juta (2,89 persen).
Adapun sasaran penerima manfaat kebijakan ini adalah UMKM yang bergerak di sektor produktif, kemudian UMKM yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (kecuali UMKM yang sedang menerima fasilitas Kredit Konsumtif (KK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan UMKM yang tidak tergolong sebagai debitur bermasalah berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar 20 Juta rupiah. Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni 0 persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Keprisebesar 9 efektif menurun. Jangka waktu kredit yang diberikan adalah selama 24 bulan, tidak dikenakan biaya provisi namun ada biaya administrasi sebesar Rp 50 Ribu.
Pemprov Kepri
Editor:
Andi Pratama
Posting Komentar