 |
| Gubernur Kepri (Kanan) |
KEPRI I KEJORANEWS.COM : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri sejak jauh sebelum kenaikan BBM telah melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa kabupaten dan kota.
"Kita terus pastikan ketersediaan bahan pangan pokok murah melalui pasar, kemarin di Natuna juga kita lakukan. Ini upaya untuk mengintervensi harga di pasar," terangnya.
Saat ini dengan adanya kenaikan harga BBM, lanjutnya, melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1065 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mengambil langkah tegas mengontrol kenaikan tarif transportasi laut di Kepri agar tidak memberatkan masyarakat.
"Kita tetapkan kenaikan tarif jangan lebih dari 20 persen, kita sama-sama kendalikan inflasi di daerah, karena transportasi itu penyumbang inflasi terbesar juga di Kepri. Jadi kalaupun harus naik, jangan sampai memberatkan masyarakat," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Kepala Daerah yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Batam - Kepri, (12/09).
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menargetkan besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini. Oleh karena itu, kepala negara meminta pemerintah pusat hingga daerah bekerjasama untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal.
Imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen. "Ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di,bawah 5%," terangnya.
Lanjutnya, ada cara khusus yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
"Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2%, bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," pungkasnya.
Pemprov Kepri
Editor:
Andi Pratama
Posting Komentar