Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor PTSP tersebut membahas mengenai kesiapan PT. POS dan Giro Indonesia dalam penyaluran program bantalan sosial - pengalihan subsidi dan kompensasi BBM di Kabupaten Kepulauan Anambas serta survey harga pangan di Pasar INPRES Tarempa dan sekitarnya.
Hadir bersama Bupati dalam rapat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Danramil Natuna di Tarempa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disperindagkop, Kepala Dinas PTSP, Kepala DPPP, Kasatpol PP dan Sekretaris Satpol PP, Pjs.Kepala Kantor PT.POS Indonesia Cabang Tarempa, Kabid BMD Badan Keuangan Daerah, dan Kabid Darat Dishub LH.
Bupati Kepulauan Anambas saat Rakor menyampaikan bahwa rapat itu meneruskan rapat - rapat terdahulu untuk terus berkoordinasi dalam pascanaiknya BBM.
"Rapat hari ini meneruskan rapat-rapat kita terdahulu untuk merapikan dan mengantisipasi pascanaiknya BBM, dalam hal ini kebijakan pemerintah yang harus kita dukung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan kenaikan BBM khususnya masyarakat yang tidak mampu," ungkap Haris.
Abdul Haris, SH juga menyampaikan supaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak terjadi persoalan di lapangan maka ia meminta pihak terkait terlebih dahulu mempersiapkan data.
"Supaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tepat sasaran agar tidak terjadi persoalan dilapangan maka kita musti dan harus mempersiapkan data, karena data merupakan suatu rujukan dalam menentukan target dan sasaran kepada masyarakat yang akan kita bantu," jelas Haris.
" Di Kabupaten Kepulauan Anambas bantuan subsidi yang akan disalurkan kepada masyarakat sampai pada hari ini masih dalam proses pendataan." Katanya.
Abdul Haris juga menyampaikan bahwa akan segera melaksanakan rapat bersama Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, agar di setiap kecamatan dan desa dilakukan pendataan dengan benar dan tepat sasaran terhadap penerima bantuan tersebut.
Bupati juga meminta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk segera melakukan validasi dan update data terbaru secara cepat dan tepat agar penyaluran bantuan ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran.
Bantalan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM yakni ; Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan oleh Kemensos melalui PT. Pos Indonesia.
( Yuni S)
Posting Komentar