 |
| FKPN Natuna saat RDP dengan DPRD Natuna- |
Kedatangan mereka untuk bertemu wakil Rakyat, guna menyampaikan keluhan terkait pupuk bersubsidi. Mereka minta agar pemerintah dapat merealisasikan pupuk bersubsidi yang telah dijanjikan, sesuai dengan kuota yang diajukan oleh setiap petani yang tergabung dalam kelompok Tani.
Pasalnya setiap petani telah membayar pupuk sesuai permintaan, namun ternyata pupuk yang datang tidak sesuai kuota yang diinginkan oleh petani. Ketua Kelompok Tani Unggul Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah, Syarifudin Lubis mengataan pihaknya menolak pupuk yang datang tidak sesuai jumlah yang dibutuhkan kelompok tani, baik dari pupuk maupun kuotanya.
Pupuk yang datang adalah pupuk Kimia, sementara pupuk organik yang mereka pesan sangat - sangat terbatas.
"Kami ingin uang kami dikembalikan, kami tidak mau pupuk yang datang , karena tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan, kuota yang kami dapat jauh dari jumlah uang yang sudah kami bayarkan," kata Syarifudin.
Syarifudin mengaku setiap petani telah menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan pupuk mereka pada bulan Maret dan Mei 2022 lalu, namun hingga kini belum menerima pupuk bersubsidi yang dijanjikan.
Akan tetapi dari informasi yang diterima pihaknya bahwa pupuk bersubsidi tersebut telah tiba dipelabuhan Tanjung Payung Penagi, dengan menggunakan kapal Motor (KM) Victory.
Kejadian pupuk subsidi yang datang tidak sesuai dengan kuota yang mereka bayarkan sebelumnya juga telah terjadi pada tahun 2021 lalu.
"Ini sudah ke tiga kalinya seperti ini, pupuk yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Dulu dikembalikan sisa uangnya, kali ini kami tidak mau lagi pupuk bersubsidi itu, kami mau uang kami dikembalikan, biar kami beli sendiri saja pupuknya," tambah Syarifudin.
Sementara itu menanggapi keluhan petani Natuna mengenai pupuk bersubsidi ini, Ketua Komisi 2 DPRD Natuna, Marzuki yang menerima kedatangan perwakilan Petani Natuna ini membenarkan jika permasalahan puuk bersubsidi ini telah berulang kali terjadi.
Dengan kasus yang sama yakni distribusi pupuk yang tidak sesuai pemesanan.
Hal ini menurut Marzuki dikarenakan belum adanya distributor pupuk bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau, maka untuk penanganan pupuk bersubsidi untuk wilayah Kepri ini masih ditangani oleh distributor dari Provinsi Riau.
Wakil Rakyat Natuna berjanji akan mengundang dinas terkait guna melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas lebih lanjut permasalahan pupuk bersubsidi ini.
"Tentunya hari ini kita juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh para petani, sesegera mungkin kita akan memanggil dinas terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian, untuk mendapatkan kejelasan seperti apa sebetulnya permasalahan pupuk bersubsidi ini, sehingga kita bisa menolong petani Natuna," jelas Marzuki.
Sementara mengenai kemungkinan Perumda Natuna untuk menjadi distributor lokal menurut Marzuki sangat mungkin jika saja tidak terbentur aturan kementrian yang mengharuskan distributor pupuk bersubsidi hanya ada di Ibu Kota Provinsi.
" Jadi kita masih tersangkut aturan ini, kalau tidak kita bisa usulkan Perumda menjadi distributor pupuk untuk petani Natuna," tandas Marzuki.
 |
| Petani dan Ketua Komisi II serta Anggota |
 |
| Ketua Komisi 2 DPRD Natuna, Marzuki |
 |
| Syafrudin Lubis, petani Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah |
(Piston)
Posting Komentar