Tenaga Honorer akan Dihapus, Honorer Natuna Minta Solusi ke Dewan

Bupati dan Pimpinan Dewan saat RDP dengan para Honorer-

NATUNA | KEJORANEWS.COM : Adanya wacana pemerintah untuk menghapuskan tenaga Pegawai Tidak Tetap atau honorer di lingkungan Pemerintahan dan menggantikannya dengan tenaga Pegawai Pemerintah Perjanjian dengan Kerja (P3K), menuai reaksi di kalangan tenaga honorer, termasuk di Natuna. Tenaga honorer Pemkab Natuna yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Tidak Tetap Pemkab Natuna, Senin (4/7/2022) pagi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Natuna untuk meminta solusi dan dukungan dari wakil rakyat Natuna dan Pemerintah Daerah.

35 orang perwakilan tenaga honorer diterima Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, Wakil ketua Daeng Ganda dan sejumlah anggota DPRD Natuna diruang rapat paripurna.

Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko dan sejumlah Pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) Natuna itu mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Wan Alfiar selaku ketua dari Forum Komunikasi Pegawai Tidak Tetap Pemkab Natuna. Dalam orasinya Alfiar menyampaikan bahwa wacana yang dibuat oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN -RB) tidak mempertimbangkan kelanjutan nasib dari para pegawai honorer.

Kepada wartawan usai RDP, Wan Alfiar menyampaikan, mereka ingin agar pemerintah daerah termasuk DPRD Natuna, membantu memikirkan kelanjutan para tenaga PTT dan memiliki solusi terhadap masa depan mereka.

"Kami ingin mencari solusi, bagaimana pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya kami pada tahun 2023 masih tetap bekerja seperti yang kami harapkan," ujar Alfiar.

Selain itu para tenaga honorer yang rata - rata telah memiliki masa kerja diatas 5 tahun, berharap agar diprioritaskan untuk diangkat menjadi tenaga P3K.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan, bahwa pemerintah kabupaten Natuna selama ini juga telah memikirkan nasib PTT didaerah ini, bahkan telah berupaya hingga ke kementrian PAN - RB memperjuangkan Nasib para tenaga honorer.

"Memang buat sementara inikan undang - undang sudah jelas, nomor 5 tahun 2014, mengenai pemberlakuan ASN dan P3K. Kita juga sudah berupaya sampai ke Menpan RB agar ada peluang untuk tenaga honorer diikutsertakan dalam test P3K termasuk yang lulusan SMA, SMP, tapi keputusannya belum ada. Nanti kita ikuti aturannyalah seperti apa keputusannya," jelas Bupati.

Sebelumnya sudah ada sekitar 1.653 orang tenaga PTT dan GTT Natuna yang diangkat menjadi PNS. Sementara sisanya saat ini tercatat hampir 4000 orang tenaga PTT dan GTT di Natuna. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menghabiskan anggaran Rp.103.280.000 Miliar untuk membayar gaji PTT dan GTT.

Wan Siswandi mengakui jika jumlah PTT dan GTT yang ada di Natuna tidak akan dapat sepenuhnya terakomodir dalam P3K. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Natuna terus berupaya agar wacana penghapusan tenaga honorer dilingkungan Pemerintahan dapat dihapuskan. Karena secara nyata keberadaan PTT telah dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas sehari - hari.