Menyikapi Keluhan Nelayan Mengenai Kelangkaan BBM Bersubsidi, Pemkab Natuna Gelar Rapat Bersama Nelayan dan Pertamina

Rapat Pemkab Natuna bersama Pertamina dan aliansi nelayan Natuna-

NATUNA | KEJORANEWS.COM : Menyikapi keluhan nelayan Natuna yang sulit mendapatkan BBM solar bersubsidi, Pemkab Natuna menggelar rapat pembahasan BBM bersubsidi bagi nelayan khususnya di beberapa kecamatan yang masih langka bagi nelayan.

Rapat yang di pimpin langsung Sekda Natuna, Boy Wijanarko. Dalam sambutannya Boy Wijanarko Menyampaikan rapat ini sengaja di inisiasi oleh pemerintah kabupaten untuk menjawab keresahan masyarakat akan kelangkaan BBM khususnya Nelayan.

" Dalam rapat ini kita sama sama mencari pokok masalah dari kelangkaan BBM subsidi bagi Nelayan. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan penjelasan beberapa pihak khususnya pertama terkait BBM Subsidi yang sekarang saat ini langka. Kita juga mengundang perwakilan nelayan untuk mendengar langsung keadaan di lapangan," jelas Boy Wijanarko, Kamis (23/06/2022).

Terkait kelangkaan BBM Sekda Natuna juga menyampaikan bahwa Pemkab Natuna sudah mengirimkan surat penambahan kuota BBM kepada Pertamina.

Sales Brand Menejer (SBM) Pertamina Reza Pradipta yang hadir melalui Virtual zoom pada rapat tersebut menyampaikan, bahwa Kelangkaan seperti ini dapat diselesaikan dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina.

" Kelangkaan BBM ini dapat kita selesaikan dengan melihat laporan penyaluran, karena masing masing kecamatan sudah di berikan jatah kuota. Sehingga masing masing perlu di pastikan sudah di salurkan sesuai dengan kuota yang telah di berikan. Seandainya kuota telah disalurkan sesuai dengan jatah yang telah diberikan, maka jika masih mengalami kelangkaan maka pemerintah daerah perlu mengajukan penambahan kuota, dengan alasan urgensi yang jelas dan memang di perlukan penampilan," jelas Reza Pradipta.

Selanjutnya Reza juga menambahkan surat yang disampaikan oleh Pemkab Natuna untuk penambahan kuota akan diproses pada bulan Juni ini.

Asisten Basri yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kelangkaan BBM tidak hanya untuk nelayan namun juga masyarakat umum. Sehingga perlu dipastikan bahwa kuota yang di berikan memiliki stock Cadangan sebagai antisipasi dalam mengatasi kelangkaan.

" Mungkin yang perlu kami ketahui berapa kuota per kabupaten , dan pendataan ulang masing masing kecamatan terkait berapa kuota yang perlukan. Ini tidak hanya untuk nelayan tapi juga masyarakat umum dan transportasi yang membutuhkan BBM dalam penggunaan kendaraan laut yang menggunakan BBM" Jelas Basri.

Sementara itu, Hendri dari ketua Asosiasi Rukun Nelayan menyampaikan bahwa Kelangkaan BBM bukan hanya tentang kelangkaan BBM namun juga sulitnya pengurus rekomendasi pembagian yang di keluarkan oleh kecamatan.

" Selain kelangkaan BBM yang perlu di perhatikan adalah proses pengawasan distribusi. Kita berharap proses pemberian rekomendasi bukan berdasarkan permintaan, tapi menggunakan perhitungan berapa kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan mesin operasional yang di berikan. Jadi kami harapkan fungsi pengawasan lebih melibatkan masyarakat sehingga kita dapat mengurangi berbagai penyimpanan" Jelas Hendri.

Camat Bungung Timur Hamid Hasnan yang hadir pada pertemuan tersebut juga membenarkan bahwa fungsi pengawasan perlu di tingkatkan karena penyaluran BBM kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di butuhkan.

"Sehingga kita perlu mengundang OPD yang mengeluarkan rekomendasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kuota dan kapasitas yang telah di berikan," ujar Hamid.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut Pemkab Natuna akan kembali memfokuskan tim pengawasan agar BBM subsidi dapat di salurkan tepat sasaran sehingga kelangkaan dapat diatasi.

Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa kedepan para nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan mengurus Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Namun sebelum diberlakukannya TDKP, para nelayan dapat membeli BBM bersubsidi dengan menunjukan kartu nelayan atau KTP.