Dukung Penangkapan Terukur, ALARM Serukan Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Pangkalan

Ketua ALARM, Antoni-

BATAM | Usai lebaran, Aliansi Rakyat Menggugat ( ALARM ) mulai menggeber isu perikanan. Kali ini, melewati Ketua ALARM Antoni, ALARM menyoroti permasalahan terkait penangkapan ikan terukur yang sedang digadang – gadang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“ Satu yang kita tangkap mengenai penangkapan terukur ini selain berbasis teknologi, tetapi juga pemerataan ekonomi. Untuk itu , kami dari ALARM sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan ini. Tapi tentunya, dengan catatan – catatan kecil yang harus di perhatikan.” Demikian Antoni memulai komentarnya kepada media ini.

Hal pertama yang menjadi sorotan Antoni adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP ) 711. Menurut Antoni, Kapal – kapal nelayan izin pusat yang beroperasi di WPP 711 khususnya di perairan Kepri sudah seharusnya melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Pangkalan yang ada di Kepulauan Riau.

“ WPP 711 kan luas, sampai ke Bangka Belitung. Kami meminta agar khusus yang beroperasi di Perairan Kepri, untuk mendaratkan kapal dan melakukan pembongkaran ikan di wilayah Kepri. Tidak lagi pulang ke daerah asal ataupun singgah di selakau dan pemangkat. Itu catatan kami untuk kementrian kelautan dan Perikanan jika memang mau bicara tentang pemerataan ekonomi.” Tegas Antoni.

Terkait penyerapan ikan pasca pembongkaran, menurut Antoni pengusaha harus mau juga berkorban. “ Selama ini kan menangkap di perairan Kepri di bawa balik ke tempat asal sudah dapat keuntungan lumayan. Kapal bertambah, harta bertambah. Ketika berpangkalan di Kepri, ayo kita sama – sama mulai. Ikan yang belum terserap kita simpan di cool storage. Dulu juga kan kegiatan perikanan sempat besar sebelum susi melarang kapal asing. Kita hubungi lagi para pembeli tersebut. Butuh waktu, tapi bisa. Tapi kalau tidak mau, kami minta kepada KKP jangan lagi berikan izin tangkap ikan di Kepulauan Riau ini. Cabut SIPI nya ! “ kembali Pria gondrong ini menegaskan.

Dari data yang di pegangnya, menurut Antoni saat ini sudah ada sekitar 300 an kapal yang berpelabuhan pangkalan di tiga titik di Kepulauan Riau.

“ Ada tiga pelabuhan yang sudah ditunjuk jadi pelabuhan pangkalan yaitu Pelabuhan Perikanan Barelang, Pelabuhan Perikanan Punggur dan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa. Saya minta agar kapal – kapal baik dari pantura ataupun batam sendiri,  yang sudah di tunjuk pelabuhan pangkalannya di tiga titik tersebut, segera merapat dan melakukan pembongkaran ikan di ketiga titik tersebut. Jika perlu, sebelum ke fishing ground merapat dulu ke pelabuhan pangkalan untuk berkoordinasi. Kami mendeteksi sekitar 300 an kapal sudah ditunjuk untuk berpelabuhan pangkalan di ketiga titik tersebut. Untuk kapal Batam sendiri, kita tahu bahwa ada kapal KM.Sumber laut, KM.Sumber Maju , KM. Sumber Natuna, KM.Sumber Jadi,, KM.Sumber Indah dan KM. Sumber Mas milik PT. HLS yang sudah ditunjuk berpelabuhan pangkalan di PP. Barelang, kami minta untuk kegiatan pembongkaran ikannya tidak lagi di pelabuhan sendiri di Jembatan 2. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan kementrian.” Tukas Antoni lugas.

Terkait permasalahan resistensi yang terjadi di titik – titik tertentu di Kepri, menurut Antoni seluruh pihak harus mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan. “ ada tiga zona yang sudah ditetapkan. Zona 1, 0 – 4 mil milik pemerintah kabupaten/kota. Zona 2, 4 – 12 mil ke atas milik propinsi. Zona 3, 12 mil ke atas izin pusat. Patuhi itu saja. Kalau tidak cocok dengan peraturan itu,  Ayo kita sama – sama ke pusat ke DPR RI, kalau perlu menghadap presiden minta agar UU yang mengatur zona tersebut dirubah.” Demikian Antoni mengapresiasi terkait permasalahan resistensi nelayan di beberapa titik di Kepri.

Menutup kepada media ini, Antoni mengimbau agar kesempatan yang dibuka dengan adanya program penangkapan terukur ini dimanfaatkan sebaik mungkin.

“ Kita akan minta alih tehnologi dari kapal – kapal ijin pusat ini nanti. Jika perlu nelayan kita belajar mengoperasikan alat tangkap dan kapal dengan bobot 30 GT ke atas sehingga kedepannya, nelayan kita bisa mengembangkan diri lebih maju dan meningkat kesejahteraannya.” Demikian Antoni menutup kepada media ini.

 

(Arifin)