Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Brebes Nusy Mansyur saat pembentukan FPRB di Gedung Guru, Jalan Taman Siswa Brebes, Selasa (12/42022).
Kata Nusy, Brebes kerap dilanda bencana alam seperti banjir, tanah gerak, longsor, rob dan angin puting beliung. Tentunya, perlu diantisipasi sejak dini untuk mengurangi resiko dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab BPBD.
Dibentuknya forum PRB Kabupaten Brebes, lanjutnya, diharapkan dapat meminimalisir korban, mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Membangkitkan pemangku kepentingan dalam peningkatan partisipasi. Dengan membangun budaya gotong royong, demi terwujudnya Kabupaten Brebes yang tangguh, tanggap dan tangkas dalam menghadapi bencana.
FRPB adalah perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya. Adanya kolaborasi antar pihak diharapkan penanggulan bencana ini akan semakin baik dan terencana. Sehingga kerugian atau bahkan sampai korban jiwa akan semakin kecil kemungkinannya.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa bencana ini adalah urusan bersama, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha media massa dan para kepala akademisi.
Dijelaskan Nushy, jika dilihat dari data, Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Terbukti, di 2021 sudah terjadi 182 bencana. Pada 2021, Kabupaten Brebes dilanda longsor, banjir, banjir bandang, tanah bergerak yang mengakibatkan kerugian material tidak sedikit. Dan di 2022 awal, memasuki bulan ke-4 ini sudah terjadi 126 kejadian bencana dan kalau dilihat dari angkanya terjadi peningkatan cukup signifikan.
Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Drs Apriyanto Sudarmoko menyambut baik Pembentukan FPRB. Dengan adanya forum, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar tangguh dalam menghadapi bencana. Segala bencana yang terjadi di Brebes harus diantisipasi bersama.
Dengan melibatkan multipihak, mulai pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi serta media massa. Untuk itu, sinergitas perlu dibangun untuk menyelaraskan langkah dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi risiko bencana seminimal mungkin.
“Saat ini kita sadari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam penanganannya. Dengan semakin meningkat risiko dampak dan keragaman bencana, maka diperlukan juga meningkatkan kapasitas dari masing-masing komponen pelaku di dalam kebencanaan,” tandasnya.
Mengurangi resiko bencana, tidak hanya mengharapkan inisiatif dari pemerintah, namun juga perlu adanya partisipasi aktif dari dunia usaha, masyarakat dan lainnya. Dengan dibentuknya FPRB ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi serta memaksimalkan tugas seluruh unsur yang terlibat dalam kebencanaan.
(Hms/Salam)
Posting Komentar