Anggota DPRD Batam, Utusan Sarumaha, SH- |
Dalam aksinya para mahasiswa menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan menolak kenaikan harga BBM.
Selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah mengawal stabilitas harga bahan pokok dan mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Batam dari fraksi Hanura, Utusan Sarumaha yang menjumpai para mahasiswa menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan DPRD yang tidak bisa menjumpai para pendemo. Katanya, dirinya yang mewakili pimpinan DPRD, menyampaikan bahwa pimpinan sedang melaksanakan rapat paripurna.
Terkait tuntutan mahasiswa utusan menyampaikan bahwa dirinya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pimpinan DPRD Batam.
" Rata-rata keputusannya menjadi domain dari pemerintah pusat.Kami DPRD Batam nanti mellaui pimpinan akan menyurati provinsi Kepri, harapan pemerintah provinsi bisa meneruskannya kepada pemerintah pusat. Apapun nanti yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat, kami sebagai representatif pemerintah di daerah akan tunduk dan patuh terhadap keputusan itu,” tutupnya.
Rdk
Posting Komentar