 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri |
KEPRI I KEJORANEWS.COM : Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40/P tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021, tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, disejalankan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu. Dan genap satu tahun kepemimpinan H. Ansar Ahmad, SE, MM dan Hj. Marlin Agustina menahkodai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Sejak awal memimpin Kepri, langsung dihadapkan dengan berbagai ujian yang berat. Dimana dunia bahkan Indonesia, termasuk Kepulauan Riau dilanda pandemic Covid-19 yang mana berdampak pada Kehidupan sosial tidak tertata dengan baik, dunia wisata hancur, dan perekonomian masyarakat terjun bebas hingga titik terendah.
Melihat kondisi Kepri yang sedemikian rupa, Gubernur bersama wakilnya, langsung mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menggali data, untuk menyesuaikan fakta yang sedang terjadi dengan Provinsi Kepri. Dan membangun Komunikasi dan koordinasi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal, hingga ke Kabupaten/Kota.
Melalui beberapa kali pertemuan rapat, Gubernur sudah dapat mendeteksi bahwa Kepri sedang ‘sakit’, Pertumbuhan ekonomi Kepri terjun bebas hingga minus 3,8 persen di tahun 2020. Penyebabnya jelas, yakni akibat intimidasi Covid-19 yang tak dapat ditolerir.
Setelah mendeteksi permasalahan, langkah selanjutnya yang dilakukan Gubernur adalah mencoba menggali sisa-sisa strength (kekuatan) yang ada. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dibangun bersama segenap instansi vertical yang ada di daerah. Menyusun langkah agar bisa selalu seirama.
Kebangkitan ekonomi Kepri pasca pandemic adalah satu hal mutlak yang disepakati untuk digesa. Namun mengingat pandemic belum usai, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah diawali membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh masyarakat agar tidak mudah diserang virus corona.
Salah satu caranya dengan memaksimalkan pemberian vaksin bagi masyarakat Kepri, baik dosis I, dosis II hingga dosis III (vaksin booster). Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Kemasyarakatan, pers dan stakeholder lainnya ambil bagian dengan mengadakan vaksinasi massal, sehingga hasilnya secara nasional tingkat vaksinasi di Kepri masuk dalam 3 besar yang terbaik capaiannya.
Puncaknya, pada akhir 2021 lalu telah dilakukan servey serologi di Kepri. Survey ini untuk mengukur kekebalan tubuh masyarakat Kepri. Dan hasilnya kekebalan tubuh masyarakat mencapai 89.6 persen. Artinya kekebalan tubuh masyarakat Kepri sudah cukup baik, sehingga upaya pemerintah menggesa vaksinasi dinilai hasil.
"Berdasarkan survey serologi, hasilnya memang tinggi. Namun kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimapanun dan kapanpun. Terutama ditempat-tempat ramai," terang Gubernur Kepri.
Dengan membawa visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’. Perlahan dan pasti, selama setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, mulai memperlihatkan hasil kinerjanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan perekonomian Kepri mulai menggeliat dan selama tahun 2021 naik mencapai 3,4 persen.
Lima misi yang diemban selama kepemimpinannya berjalan secara terintegrasi. Walaupun tidak terlalu mulus karena masih dibayang-bayangi momok pandemic Covid-19, namun setiap usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinanya sudah memperlihatkan hasil yang positif.
Adapun lima misi yang dimaksud, adalah:
Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat;
Kedua, melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan;
Ketiga, mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa;
Keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
Kelima, mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur Kawasan.
Sebagai Gubernur Kepri, ia mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki cukup banyak anggaran untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.
Namun, dengan kepiawaian berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, ia telah berhasil meletakkan pondasi untuk segera dibangunnya sejumlah proyek strategis di Kepri memanfaatkan dana APBN. Dan proyek-proyek strategis tersebut menyebar diseluruh kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau.
"Insya Allah dengan hubungan yang baik dan dengan komunikasi yang intens, kita bisa meyakinkan Pemerintah pusat bahwa Kepri ini ruang tamunya Indonesia yang perlu di poles hingga cantik dan menunjukkan kewibawaan bangsa," kata H. Ansar Ahmad, SE, MM.
Selanjutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur, diantaranya pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimum, Pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan.
Pengembangan pelabunan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjung Pinang-Bintan, pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan, Penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang.
Pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, Pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, integrasi pelantar I dan plantar II pelabuhan Kuala Riau di Tanjung Pinang dan Pelabuhan pengumpan regional kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun memimpin, juga telah berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian. Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kepri.
Dalam hal ini, Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 2 Miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
"Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemic banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya di tanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi," terangnya.
Untuk sektor pariwisata, Gubernur juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri. Mengingat sektor pariwisata adalah yang paling terdampak selama pandemic. Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan di rumahkan.
Saat ini pandemic belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Dan bagaimanapun juga, sektor pariwisata harus dihidupkan kembali. Kran kunjungan Wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka agar perekonomian bergeliat.
Namun Kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan. Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble. Yang mana melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah pusat.
Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Bintan dan di Nongsa Batam.
"Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini," jelasnya.
Sebelum pandemic, jumlah kunjungan Wisman di Kepri tercatat terbanyak ke-2 setelah Bali. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Paska pandemi, jumlah kunjungan Wisman sepi dan bahkan nyaris tidak ada. Dengan adanya skema travel bubble, Gubernur berharap menjadi salah satu stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.
Beriktunya, kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang. Didapatkan langsung oleh Gubernur saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada awal Februari tahun 2022.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan Pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit, serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir - Batam, untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP Kepri).
Gubernur menanggapi kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Alasannya jelas, yakni akan banyak PAD yang akan bisa diserap kedepannya.
Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan adalah wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penetapannya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M?2;.
Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M?2; dan KM nomor 223 tahun 2019 dikeloka oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari ; zona A seluas 18.808. 877 M?2;, zona B seluas 9.641.965 M?2; dan zona C seluasb 16.818.965 M?2;.
Kemudian wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama dengan luas area 251.308.785 M?2;
Wilayah labuh Perairan Kabil (Selat Riau ) sesuai KM No.216 tahun 2020 yang pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama PT Pelabuhan Kepri (perseroda), dan luas areanya 18.867.197 M?2;. Juga wilayah labuh Tanjung Berakit sesuai dengan KM No.30 tahun 2021, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) dengan luasan area meliputi; zona A seluas 185.325.246 M?2; dan zona B seluas 84.005.592 M?2;
Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar, dan terminal Sekupang sesuai KP No. 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing; zona A seluas 6.709.960 M?2; dan zona B seluas 12.187. 566 M?2;.
Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelooaannya oleh BUMD Kepri, atau dalam hal ini oleh PT. Pelabuhan Kepri. Seperti wilayah labuh di perairan Kabil dan Tanjung Berakit. Dan bahkan pemerintah pusat menyarankan agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir - Batam, juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemda.
"Tentu saja ini menjadi Kabar baik bagi kita semua di awal 2022 ini. Dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Kita belum ke tahap membicarakan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang jelas akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini," jelasnya.
"Sebagai pemimpin, kita semua harus selalulah memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat," kata H. Ansar Ahmad, SE, MM. Pria kelahiran Tanjung Pinang, selalu menunjukkan kesungguhannya tatkala menghadapi suatu permasalahan di daerah. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, ia juga selalu berusaha untuk menjadi teladan, dan berharap kepada seluruh komponen OPD di lingkungan Pemprov Kepri supaya menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Berbekal pengalamannya berkiprah dari bawah (grass root) sebagai Bupati Bintan, menjadi anggota legislative di Gedung Senayan Jakarta. Kini menjadi Gubernur di Indonesia yang dinilai cukup visioner, kreatif dan aktif. Bahkan di 2021 lalu Gubernur membuktikannya dengan menerima berbagai penghargaan.
Berikut prestasi selama memimpin, yang diterima oleh H. Ansar Ahmad, SE, MM dan Hj. Marlin Agustina:
Inovator Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Proses Izin dengan Jarimu (SIJEMPOL) dari Menpan RB karena mampu menata sistem pelayanan dan birokrasi di daerah.
Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah 2021 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri.
Anugerah Pelayanan Teknologi Tepat Guna Berprestasi Tingkat Nasional TTG ke-22 dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021.
Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Utama) pada 23 September 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Anugerah Integrated Digital Public Service System 2021, dari INews Indonesia Awards.
Anugerah Best Governor For Empowerment and Education 2021, dari Metro TV.
Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dari Ombudsman RI.
Anugerah Kebebasan Pers tahun 2021 dengan kategori khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia.
Anugerah Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award 2021.
Anugerah Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri 2021.
Anugerah sebagai Provinsi yang Berkomitmen Tinggi dalam Program JKN dengan Cakupan Kepesertaan Tertinggi 2021 di Wilayah BPJS Kesehatan.
Anugerah Opini WTP atas keberhasilan Pemprov Kepri Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021, dari BPK RI.
Anugerah dari BNPB Tangguh 2021.
Anugerah Meritokrasi LKASN tahun 2021.
Sejumlah prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Gubernur serius bekerja untuk Kepri. Dan Atas semua prestasi yang dia raih tersebut, Diakuinya jika semua itu ada andil dari para pemimpin Kepri dimasa sebelumnya, serta andil seluruh FKPD, OPD dan masyarakat Kepri.
"Setiap anugerah dan penghargaan yang saya terima adalah prestasi seluruh masyarakat Kepri. Saya berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kepri, tanpa terkecuali. Kita semua patut bangga terhadap Kepri dan kita patut mengisi Kepri ini dengan pembangunan-pembangunan yang kongkrit. Prestasi ini adalah bonus dari hasil jerih payah yang kita semua sudah lakukan. Yang terpenting adalah kita kerja amanah, sungguh-sungguh, serius, fokus dan tuntas," terangnya.
Selama setahun masa kepemimpinannya, lanjuntnya cukup banyak menerima saran dan bahkan kritikan dari berbagai unsur masyarakat. Sebagai pemimpin yang terbuka dan tidak anti kritik, setiap saran serta kritikan justru dijadikan olehnya sebagai bumbu atau referensi dalam upaya memperbaiki kinerja.
"Saya berterimakasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan selama ini. Sebagai manusia biasa yang tak bisa luput dari salah dan lupa, saya pribadi dan Pemerintah sangat membutuhakan hal itu. Sampai kapankun Pemerintah akan selalu membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat, tujuannya agar pembangunan Kepri berjalan lebih baik lagi," pungkas Gubernur Kepri.
Editor:
Andi Pratama
Posting Komentar