BATAM I KEJORANEWS.COM :
Pemerintah Kota Batam mendukung upaya mewujudkan Zero Odol (Over Dimensi, Over
Load) yang ditargetkan hingga 2023.Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam-
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Batam,
Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Sinergitas Peran Instansi Dalam
mewujudkan Zero Odol Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, Kamis
(9/12/2021).
"Kerugian negara akibat overlay jalan
yang berlubang mencapai Rp4,3 triliun. Oleh karena itu, Perlu adanya upaya bersama
untuk menekan Odol di daerah, salah satunya dengan sinergitas antara Pemerintah
Pusat melalui BPTD dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Batam sangat
konsen dalam hal pengembangnan infrastruktur jalan yg ada di Kota Batam,
bebagai ruas jalan telah dibangun dan diebarkan oleh Walikota Batam, dari 2
lajur menjadi 5 lajur.
"Harapan kami status jalan propinsi dan
Pusat juga menjadi perhatian oleh propinsi dan pusat utuk pengembangan jalan
jalan propinsi dan jalan Negara yang ada di Kota Batam," ujarnya.
Terkait dengan Odol ini, Perlu kami sampaikan
bahwa di Pemko Batam, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Batam telah
melaksanakan regulasi tentang Over Dimensi pada saat kendaraan melakukan uji
berkala sebagaimana mestinya di unit pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kota Batam.
"Sementara untuk melakukan penindakan di
lapangan di luar kewenangan Dishub terhadap kendaraan Odol ini," katanya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPTD Wilayah
IV Provinsi Riau dan Kepri, yang mana pada tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan
sosialisasi kepada Dishub Kota Batam dan ATPM (dealer) yang ada di Kota Batam,
namun pada kesempatan itu pula, Amsakar berharap BPTD juga dapat memberikan
sosialisasi kepada perusahaan Angkutan barang terkait dengan Odol.
"Selain dengan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap Odol, salah satu cara untuk menekan angka kecelakaan adalah
dengan pembinaan terhadap perusahaan Angkutan dan pengemudi/ sopir angkutan.
Sebagai pengusaha angkutan harus memikirkan keselamatan operator/ pengemudi/
sopir, jangan hanya memikirkan keuntungan saja karena pengemudi/ sopir juga
merupakan agen keselamatan di jalan," ujarnya.
Pihaknya juga meminta BPTD Wilayah IV Provinsi
Riau dan Kepri serta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri untuk dapat kiranya
melakukan pengawasan dan atau penegakan hukum terhadap Odol dimaksud.
Sementara itu, Kepala Balai pengelola
Transfortasi Darat Wilayah IV Kepri Riau, Kemenhub, Ardono, menegaskan kegiatan
tersebut sebagai upayanya menggali aspirasi dari daerah.
"Kemenhub telah mencanangkan program Zero
Odol di jalan pada 2023, mulai Januari," katanya.
Kominfo
Posting Komentar