 |
| Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin- |
Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut mulai Long Marc dari simpang Beiabuk jantung kota Malaka menuju titik yang di tuju, yakni Kantor DPRD dan Kantor Bupati Malaka, Senin (16/8/21). Dengan membawa berbagai atribut demo, sepanjang perjalanan mereka berorasi menyampaikan tuntutan.
Kepada media ini usai demo unjuk rasa, koordinator lapangan (Korlap) aksi, Emanuel Suri mengatakan, tujuan demo sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja.
" Yang pertama terkait audit terhadap para kepala desa, kita minta Pemda malaka sampaikan ke publik agar masyarakat bisa mengetahui progresnya." Ujar Emanuel.
Hal senada disampaikan, Renerius Nahak, seorang mahasiswa. Dikatakan Renerius, bahwa ada 12 kepala desa yang sudah terindikasi menyalahgunakan dana desa dan sudah direkomendasikan ke Kejari Belu, namun sampai sejauh ini belum ada informasi berkelanjutan terkait itu.
" Sedangkan terkait penataan Kota Betun seperti yang dijanjikan, sampai saat ini tidak terealisasi sama sekali. " Tambahnya.
Lanjut Renerius, program 100 hari belum efektif. Sedangkan janji penyediaan air bersih bagi korban bencana, reformasi birokrasi untuk penyelenggaran pemerintahan yang bersih tidak berjalan, dan juga pembangunan gedung kantor bagi perangkat daerah bekerja juga belum berjalan.
Para pendemo sebagai bagian dari civil society mendesak Bupati Malaka agar mengumumkan 12 desa yang terindikasi korupsi tersebut kepada masyarakat.
Kemudian itu, ketua umum GEMMA, Jefrianus Febronius Nahak, tegaskan agar Pemda Malaka tidak alergi terhadap kritikan dari anak daerah sendiri maupun luar daerah.
" Kritik itu baik untuk dibenahi sistem pemerintahan ini. Agar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kami tidak akan berhenti kritik selagi kebijakan belum pro terhadap rakyat Malaka. Saya pastikan akan turun lagi dengan masa yang banyak," pungkas Jefrianus.
Terpisah Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos saat dikonfirmasi, Senin (16/8/21) malam mengaku dirinya mengapresiasi sikap kritis mahasiswa.
" Saya apresiasi mahasiswa pendemo. Soal isu bilang Bupati dan Wakil Bupati tidak sempat ketemu massa aksi itu bukan berati menghindar atau anti kritik namun soal mis komunikasi. Sebab yang kita minta 5 orang namun massa aksi paksakan harus 10 orang tanpa hasil rapid tes. Harus di pahami bersama kita sedang dilanda covid dan sementara PPKM," ujar Wabup Kim Taolin.
Dikatakannya lagi, demo itu bagian menyampaikan pendapat di muka umum dan dijamin konstitusi.
" Kritik itu baik, agar kita dapat membenahi pemerintahan. Ini sesuai demgan visi dan misi kami SN - KT. Sebab pemerintah yang anti kritik akan memimbulkan kemacetan dalam pelayanan publik bahkan dalam pengambil kebijakan." Terangnya.
Menurut Kim, jelang jatuh tempo 100 hari kerja mahasiswa mengingatkan pemerintah agar semangat bekerja dalam pemberantasan korupsi. Selain itu tentang audit anggaran SN - KT dan program prioritas yang sudah dijanjikan.
" Kita sedang berupaya memaksimalkan hanya ini soal waktu karena di lain sisi kita dibatasi Covid-19," tambah Kim Taolin
Dijelaskan Wabup termuda ini, program 100 kerja sedang berjalan dan semuanya, katanya, pasti diumumkan pada 4 Oktober 2021 nanti, saat tepat 100 hari kerja.
" Audit sementara berjalan sedangkan 12 desa yang direkomendasi ada mekanismenya tentu akan disampaikan Aparat Penegak Hukum ( APH) dalam waktu dekat. Masyarakat mohon bersabar. Semua akan indah pada waktunya. Ini soal waktu niat SN - KT soal pembangunan dan pemberantasan KKN di Malaka dalam komitmen SN - KT dan sementara berjalan,"ujar Kim Taolin
Berikut pernyataan sikap GEMMA :
1. Mengevaluasi hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka
2. Mengumumkan hasil audit kepada publik
3. Bupati harus konsisten dalam janji politik tentang Penataan Kota Betun
4. Merealisasikan janji politik memberikan kebutuhan air bersih bagi korban bencana alam
5. Pemda Malaka perlu adanya koordinasi dengan PT IDK tentang kepemilikan lahan tambak garam.
(Jolly)
Posting Komentar