Usai Ikuti Rakor dengan Gubernur, Ini Arahan Wabup Malaka tentang Penanganan Covid-19 dan DD

Wabup Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos-

MALAKA I KEJORANEWS.COM : Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos meminta kepada instansi tekhnis terkait, agar memperketat penjagaan di pos-pos penjagaan antar wilayah dan memeriksa secara seksama para pelaku perjalanan. 

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Malaka di ruang kerjanya, Selasa (13/7/2021) usai mengikuti secara virtual kegiatan Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2021 dan Pencegahan Covid -19 yang dibuka Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. 

Wakil Bupati Malaka yang akrab disapa Kim Taolin ini selanjutnya mengemukakan pernyataan Gubernur sehubungan dengan pencegahan Covid-19.

Yang mana harus dilaksanakan di Kabupaten Malaka, adalah  bagaimana upaya seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi virus tersebut

" Salah satu hal urgent adalah bagaimana intansi tekhnis yang terlibat di dalam upaya ini, menyerap anggaran Covid-19 dan benar-benar mempergunakannya  sesuai dengan sasarannya, sehingga dapat menekan lajunya penyebaran covid-19," tandas Wabup Kim. 

Merinci pernyataannya terkait perketat pos penjagaan di perbatasan, hal lain yang menurut Wabup Kim Taolin penting adalah Dinas Kesehatan harus memeriksa para pelaku perjalanan sehingga pelaku perjalanan tidak membawa virus masuk ke wilayah Malaka. 

Oleh karenanya, harus ada kerja keras dibarengi upaya ekstra agar apa yang menjadi keinginan keluar dari ancaman virus ini dapat terwujud. 

"Saya dengar arahan Gubernur bahwa jika seluruh kemampuan dikerahkan dengan mengikuti anjuran pemerintah semisal kemauan untuk divaksin, maka Bulan Desember 2021 nanti kita bisa lepas masker," ujarnya lagi. 

Ditanya soal penyerapan dana desa yang juga ditekankan dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Malaka ini mengutarakan, penyerapan dana desa di Kabupaten Malaka belum maksimal. 

"Penyerapan dana desa di Malaka belum maksimal karena adanya kendala utama seperti lambannya pertanggungjawaban melalui SPJ yang memang menjadi syarat mutlak pencairan. Sehingga nanti melalui Dinas PMD saya minta untuk pertegas kepada para kepala desa. Jangan karena satu atau dua desa bermasalah imbasnya sampai ke desa lain yang laporannya bagus dan tepat waktu. " Terangnya.

Rakor virtual itu dihadiri juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Zakarias Nahak dan Kadis PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak. 

(/JollyKominfo)