![]() |
Kunker Komisi IX DPRD RI |
BATAM I KEJORANEWS.COM: Pelaksana harian (Plh) Gubernur Kepri H. TS. Arif Fadillah berharap dukungan semua pihak guna mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Kepri. Terutama dalam melindungi masyarakat dan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal tersebut disampaikanya saat menerima Kunjungan Kerja Komisi IX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 DRP RI di Graha Kepri, Batam Centre - Batam. Senin, (15/02/2021)
Ia melanjutkan, ada dua pekerjaan besar penanganan Covid-19 di Kepri yang harus mendapat dukungan semua pihak. Pertama adalah melindungi dan menjaga seluruh lapisan masyarakat Kepri. Dimana harus bisa mendapatkan penanganan yang baik saat terpapar Covid, perawatan secara insentif secara memadai, sampai dengan akhirnya dinyatakan sembuh dan kembali beraktifitas.
Kedua, Kepri dihadapkan pada persoalan pemulangan PMI utamanya dari negara Singpura dan Malaysia yang masuk melalui wilayah Kepri. Ketika mereka dipulangkan atau dideportasi dari negara tetanngga, Kepri harus menyiapkan kebutuhan dan keperluan mereka. Mulai dari saat tiba, mereka harus dilakukan pengecekan kesehatan melalui swab, ditempatkan disejumalah rumah sakit, kebutuhan makan minum sampai dengan memulangkan mereka ke daerah asal.
![]() |
Foto Bersama |
Sejauh ini, perkembangan Covid-19 di Kepri per tanggal 14 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai 8.493 orang, kasus aktif 310 orang, sembuh 7.974 orang serta yang meninggal dunia sebanyak 209 orang.
"Sampai saat ini kita telah berikan vaksin untuk tenaga kesehatan mencapai 13 387 orang atau sekitar 91,5 persen cakupan. Untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 6.437 orang dengan cakupan mencapai 49,8 persen. Kita juga tengah menunggu vaksinasi untuk TNI, Polri hingga berikutnya ASN," ungkapnya.
Berikutnya, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menjelaskan secara umum penanganan Covid-19 di Kepri sudah sangat baik. Hanya saja, untuk permasalahan penanganan pemulangan TKI yang di hadapi Pemprov Kepri, belum mendapatkan dukungan langsung Kementrian Tenaga Kerja.
Dimana tidak ada anggaran sama sama sekali dari Kementrian Tenaga Kerja, untuk membantu mengatasi permasalahan pemulangan tenaga kerja yang masuk lewat Kepri.
"Ini yang akan kami tanyakan langsung ke Menteri Tenaga Kerja saat kami menggelar rapat nanti," jelasnya.
Pada pertemuan, selain persoalan kesehatan, permasalahan tenaga kerja, mulai dari kebutuhan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja, ketersediaan Balai Latihan Kerja, sampai dengan masalah kependudukan, banyak mendapat atensi Komisi IX DPR RI.
Sebanyak 11 anggota DPR RI Komisi IX melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Turut juga melakukan pendampingan adalah Plt. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selama kunjungan kerja, rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKKBN Provinsi Kepri.
Andi Pratama
Posting Komentar