" Akibat pergantian itu, Dirut baru dengan mudah akan mengatakan kegaduhan masalah melonjaknya pembayaran listrik masyarakat, terjadi pada pimpinan yang lama. Dan dia dengan mudah akan mempelajari dulu permasalahan yang terjadi, " ujar Tain kepada media ini. Rabu (10/6/2020).
Menurut Cak Ta'in mestinya pergantian tersebut ditunda dulu biar permasalahan yang menimbulkan protes dan keresahan masyarakat selesai terlebih dahulu.
" Pergantian tersebut bukan berarti bisa menghilangkan kesalahan loh. Ini PLN harus paham. Apalagi masyarakat saat ini sudah pintar, " tegas Tain.
Cak Ta'in juga mengakubmendukung pernyataan anggota DPRD Provinsi Kepri Taba Iskandar yang meminta dilakukan investigasi atas Kenaikan tarif yang melonjak tinggi.
Bahkan Cak Ta'in menegaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan untuk melakukan gugatan ke pangadilan atas Kenaikan Pembayaran Listrik yang diduga asal main tebak itu.
" Kami sedang siapkan draf-nya, mudah2an secepatnya bisa didaftarkan ke pengadilan. Masyarakat kita minta siapkan bukti billing pembayaran 3 bulan terakhir, foto copy KTP, dan foto meteran listrik. " pinta Cak Ta'in.
Sedangkan terkait kesepakatan Walikota Batam dan Dirut. Bright PLN Batam dalam cara penyelesaian selisih lonjakan pembayaran listrik bulan Juni dengan cicilan selama 9 bulan dinilai Cak Ta'in Komari bukan pembenaran tarif yang sudah ditangguhkan PLN kepada konsumen.
" Perlu sampaikan bahwa kesepakatan itu bukan produk hukum, dan tidak boleh jadi pembenaran terhadap kenaikan pembayaran listrik yang besar saat ini, " katanya.
Menurut Cak Ta'in, apa yang dilakukan Walikota bukan menyelamatkan nasib masyarakat Batam yang bengkak pembayaran listriknya.
" Saat ini ada pelanggan yang kenaikannya hingga 350 bahkan 400 persen. Ini luar biasa!" Tutup Cak Ta'in.
Rdk
Posting Komentar