 |
| Rapat LKPJ di Ruang Serbaguna DPRD Batam |
BATAM I KEJORANEWS.COM: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisduk Capil) Batam, Said Khaidar menyampaikan terdapat tiga program kegiatan, di antaranya Penataan Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Selasa, (19/05/2020)
"Anggaran di tahun 2019 ini total Rp 5,229,691,634,00 terealisasi Rp 4,745,686,368,36. Dalam melakukan pelayanan kami terus mencoba berinovasi, untuk sekarang ini kami melakukkan layanan bersifat online dan sistem tidak perlu lagi tanda tangan basah," terangnya.
Hal tersebut disampaikannya pada, Rapat Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD Batam, Batam Centre - Batam (18/5).
Jadi, sambungnya kepala dinas, cukup terbantu dengan adanya tanda tangan elektronik, bisa selesai di satu titik pelayanan. Namun, disini kekurangannya masalah blanko dan koneksi internet.
"Setiap hari, dan sudah menjadi rutinitas dalam membuat KTP dan KK, baik itu pergantian status maupun yang pindah domisili. Disini yang perlu kita siapkan adalah ketersedian blanko," ungkapnya.
Terkait Blanko KTP, lanjutnya seluruh Indonesia permasalahannya sama. Di Batam masih membutuhkan sekitar 40 ribu blanko, sementara yang datang 500, 1000 hingga 10.000 blanko. Masyarakat yang mau mengurus dokumen penting, solusi sementara dengan surat keterangan.
"Hampir sekitar 2 Rim saya menandatangani surat keterangan karena blanko KTP kurang. Tapi saat ini, ada sekitar 20 ribu blanko yang sudah siap dari setiap Kecematan yang sudah saya tarik ke Disduk supaya tidak di salah gunakan, karena belum diambil masyarakat," jelasnya.
"Begitu juga Kartu Keluarga (KK), terdapat hampir 417 ribu. Dan masih ada masyarakat yang belum menyatakan hak nya/mengambil, karena mungkin belum merasa butuh," tutupnya.
Selanjutnya dalam rapat dan setelah menerima laporan Disduk Capil Batam, Ketua Rapat Pansus LKPJ, Mochamat Mustofa menyampaikan ada beberapa program yang tidak terlaksana diantaranya peningkatan saranan dan prasarana secara fisik bisa 100 % dan realisasinya hanya 53 %.
"Infrastruktur dan SDM harus disiapkan, disini kan sayang, uang sudah dianggarkan hanya salah nomor rekening, dan tidak bisa terealisasi. RPJM adalah sebagai tolak ukur dan pencapaian seorang kepala daerah yang dibantu oleh dinas-dinas terkait," katanya.
"Maka capaian ini menjadi penting mengukur kinerja kepala daerah dan jajarannya. Ini visi misi kepala daerah di rapat paripurna bisa dikatakan tidak tercapai," pungkasnya yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesejahtaraan Rakyat dan SDM DPRD Batam.
Hal tersebut disampaikannya pada, Rapat Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD Batam, Batam Centre - Batam (18/5).
Jadi, sambungnya kepala dinas, cukup terbantu dengan adanya tanda tangan elektronik, bisa selesai di satu titik pelayanan. Namun, disini kekurangannya masalah blanko dan koneksi internet.
"Setiap hari, dan sudah menjadi rutinitas dalam membuat KTP dan KK, baik itu pergantian status maupun yang pindah domisili. Disini yang perlu kita siapkan adalah ketersedian blanko," ungkapnya.
Terkait Blanko KTP, lanjutnya seluruh Indonesia permasalahannya sama. Di Batam masih membutuhkan sekitar 40 ribu blanko, sementara yang datang 500, 1000 hingga 10.000 blanko. Masyarakat yang mau mengurus dokumen penting, solusi sementara dengan surat keterangan.
"Hampir sekitar 2 Rim saya menandatangani surat keterangan karena blanko KTP kurang. Tapi saat ini, ada sekitar 20 ribu blanko yang sudah siap dari setiap Kecematan yang sudah saya tarik ke Disduk supaya tidak di salah gunakan, karena belum diambil masyarakat," jelasnya.
"Begitu juga Kartu Keluarga (KK), terdapat hampir 417 ribu. Dan masih ada masyarakat yang belum menyatakan hak nya/mengambil, karena mungkin belum merasa butuh," tutupnya.
Selanjutnya dalam rapat dan setelah menerima laporan Disduk Capil Batam, Ketua Rapat Pansus LKPJ, Mochamat Mustofa menyampaikan ada beberapa program yang tidak terlaksana diantaranya peningkatan saranan dan prasarana secara fisik bisa 100 % dan realisasinya hanya 53 %.
"Infrastruktur dan SDM harus disiapkan, disini kan sayang, uang sudah dianggarkan hanya salah nomor rekening, dan tidak bisa terealisasi. RPJM adalah sebagai tolak ukur dan pencapaian seorang kepala daerah yang dibantu oleh dinas-dinas terkait," katanya.
"Maka capaian ini menjadi penting mengukur kinerja kepala daerah dan jajarannya. Ini visi misi kepala daerah di rapat paripurna bisa dikatakan tidak tercapai," pungkasnya yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesejahtaraan Rakyat dan SDM DPRD Batam.
Andi Pratama
