Penyerahan plakat kenang-kenangan dari KKP kepada Komisi II DPRD Natuna
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Membawa dan menyampaikan aspirasi dari nelayan Natuna, anggota DPRD Kabupaten Natuna, yang tergabung dalam Komisi II, Kamis (12/3/2020) pagi, mengunjungi kantor Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) di Jakarta.
Dibawah koordinator ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, mereka diterima oleh Kasubag Perikanan Tangkap dan Kasubid Perizinan Kapal Nelayan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki kepada wartawan melalui sambungan telepon menyampaikan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan dengan KKP.
Diantaranya mengenai keberadaan kapal pantura yang mempergunakan alat cantrang, meminta pihak KKP agar dapat memberikan pengawasan yang ketat mengenai wilayah operasi nelayan Pantura, agar tidak menjadi perselisihan dengan nelayan lokal, dan diharapkan kementrian Kelautan Perikanan, dapat memberdayakan SKPT Selat Lampa, sebagai pendaratan ikan dari nelayan-nelayan yang menangkap ikan diperairan Natuna Utara.
Pertemuan Komisi II DPRD Natuna bersama KKP, membahas aspirasi nelayan Natuna
“kedatangan kami pada hari ini ke kementrian KKP, merupakan langkah kami sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mensejahterakan nelayan yang ada di Kabupaten Natuna,” ujar Marzuki.
Sementara itu,menurut Marzuki, pihak KKP menanggapi dengan serius beberapa hal yang disampaikan Komisi II DPRD dalam pertemuan tersebut. Pihak KKP juga menyampaikan mengenai SKPT Selat Lampa yang saat ini belum berjalan dengan Optimal.
 |
| Anggota KOmisi II DPRD Natuna dipimpin ketua Komisi, Marzuki bertemu KKP |
Hal itu juga telah dibahas bersama Kementrian terkait dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Sementara itu menanggapi mengenai keberadaan nelayan Pantura diperairan Natuna,pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan meyampaikan bahwasannya pengiriman kapal nelayan Pantura itu merupakan Inisiasi yang di usung oleh Menkopolhukam guna menjaga kedaulatan NKRI di Ujung Utara Indonesia.
Keberadaan nelayan Pantura di perairan Natuna Utara juga akan diawasi oleh pihak KKP, terutama terkait masalah zona penangkapan ikan, sehingga nantinya tidak akan merugikan nelayan lokal.
(Pur)
