 |
| Warga Natuna dan Forkompimda - |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Pertemuan masyarakat Natuna dengan DPRD,Pemkab dan Forkopimda dalam upaya menolak dijadikannya Natuna sebagai daerah karantina bagi 243 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina, pada Jum'at (31/1/2020) malam berakhir dengan keputusan tetap menolak dan meminta penjelasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah berada di Natuna sejak Jum'at siang.
Suasana sempat memanas dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 23.00 WIB dan berakhir hingga pukul 00.10 WIB,Sabtu (1/2/2020) tengah malam. Sejumlah pendapat dan penolakan disampaikan tidak saja dari masyarakat yang hadir,namun juga wakil rakyat.
Anggota DPRD Natuna Wan Aris Munandar pada kesempatan itu menyampaikan bahwa DPRD dan Pemkab Natuna tidak akan mampu menolak massa yang akan memberontak bila Pemerintah Pusat tetap bersikukuh hendak menjadikan Natuna sebagai daerah karantina.
“Jangan kami DPRD dibebankan untuk mengendalikan massa,apapun ceritanya kalau besok masyarakat Natuna harus berhadapan dengan senjata – senjataTNI, ya kami tidak takut,” tegas Wan Aris.
Sementara itu, menyikapi keputusan sepihak Pemerintah Pusat yang hendak mengkarantina WNI dari Wuhan, Cina di Natuna, warga menilai bahwa Pemerintah tidak menganggap keberadaan masyarakat Natuna.
“Sepertinya Pemerintah Pusat menganggap Natuna ini adalah pulau kosong, kita dianggap sudah mati,” ujar anggota DPRD Natuna, Baharudin.
Tokoh masyarakat Natuna, H. Wan Zawali yang hadir pada kesempatan itu berusaha mengingatkan massa yang datang dan juga mendinginkan suasana, agar masyarakat dapat bertindak sesuai nalar. Dan bersikap tenang.
“Satukan kata sepakat, jangan terjadi blok- blokan ,kita bersatu hadapi yang akan datang.kita tolak,” Kata Wan Zawali yang juga merupakan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Natuna. Wan Zawali dalam hal ini juga sepakat dengan Baharudin, menilai pemerintah Pusat tidak menganggap keberadaan masyarakat Natuna.
Komandan Kodim 0318 Natuna, Letkol CZi. Ferry Kriswardhana pada kesempatan itu telah menjelaskan kepada massa yang hadir bahwa, WNI yang akan di karantina selama 14 hari di Natuna itu adalah WNI yang bersih tidak terjangkiti virus Corona. Namun penjelasan itu ditolak masyarat dan direncanakan pagi ini, Sabtu (1/2/2020)akan kembali digelar pertemuan antara Pemkab Natuna,DPRD,Forkopimda dan juga Kepala BNPB di gedung Wakil Rakyat Natuna.
(Rom)
