 |
| Kabid Humas dan Dir Reskrimsus Polda Kepri |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Tim Satgas Pangan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) bersama instansi terkait melakukan pemantuan secara langsung pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kepri. Minggu, (29/12/2019)
Dir Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Hanny Hidayat, S.Ik., M.H menyampaikan mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan ketersedian stock menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Tim Satgas Pangan Polda Kepri, bersama Dinas perdagangan Provinsi, Kabupaten dan Kota, BPOM Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kota Batam dan Bulog, melakukan pengecekan secara berkesinambungan dengan sasaran gudang-gudang untuk mencegah adanya penumpukan barang Sembako," terangnya.
Karena menurutnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah wilayah Provinsi Kepri bukan wilayah penghasil bahan pangan pokok, sehingga masih membutuhkan pemasukan bahan pangan pokok dari wilayah lain.
"Seperti pendistribusian Bahan Pokok dari Provinsi Jawa dan Sumatera, membutuhkan sarana pengangkut seperti cargo dan kapal laut. Sehingga pada saat cuaca buruk pendistribusian dapat terhambat dan datang tidak sesuai jadwal," ungkapnya, di Mapolda Kepri, Nongsa - Batam.
Selanjutnya, ditempat yang sama, Kadis Perindag Batam, Gustian Riau menyampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan evaluasi satu minggu dua kali turun kelapangan untuk mengecek semua kebutuhan bahan pokok, dan belum ada masalah sampai saat ini.
Namun, kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan faktor yang tidak dapat dicegah seperti perubahan cuaca. Selain itu, Pemko juga mengadakan pasar murah untuk menyeimbangi kebutuhan masyarakat Kota Batam," katanya.
Berikutnnya, untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Marketing Branch Manager Pertamina Batam, Awan Suharjo menjelaskan bahwa telah disiapkan ketersediaan Stok di empat terminal saat ini yaitu didaerah Kabil Batam, TBBM Kijang, TBBM Tanjung Uban dan Natuna.
"Kuota BBM tahun 2020, PT. Pertamina masih menunggu keputusan dari BPH Migas perihal Kuota BBM. Di Provinsi Kepri diperkirakan antara bulan Januari sampai dengan Februari jumlah Kuota BBM sudah bisa diketahui. Pertamina juga butuh bantuan dari Pihak Kepolisian dan Pemerintahan Kota Provinsi untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pendistribusian," jelasnya,
"Tim Satgas Pangan Polda Kepri, bersama Dinas perdagangan Provinsi, Kabupaten dan Kota, BPOM Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kota Batam dan Bulog, melakukan pengecekan secara berkesinambungan dengan sasaran gudang-gudang untuk mencegah adanya penumpukan barang Sembako," terangnya.
Karena menurutnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah wilayah Provinsi Kepri bukan wilayah penghasil bahan pangan pokok, sehingga masih membutuhkan pemasukan bahan pangan pokok dari wilayah lain.
"Seperti pendistribusian Bahan Pokok dari Provinsi Jawa dan Sumatera, membutuhkan sarana pengangkut seperti cargo dan kapal laut. Sehingga pada saat cuaca buruk pendistribusian dapat terhambat dan datang tidak sesuai jadwal," ungkapnya, di Mapolda Kepri, Nongsa - Batam.
Selanjutnya, ditempat yang sama, Kadis Perindag Batam, Gustian Riau menyampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan evaluasi satu minggu dua kali turun kelapangan untuk mengecek semua kebutuhan bahan pokok, dan belum ada masalah sampai saat ini.
Namun, kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan faktor yang tidak dapat dicegah seperti perubahan cuaca. Selain itu, Pemko juga mengadakan pasar murah untuk menyeimbangi kebutuhan masyarakat Kota Batam," katanya.
Berikutnnya, untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Marketing Branch Manager Pertamina Batam, Awan Suharjo menjelaskan bahwa telah disiapkan ketersediaan Stok di empat terminal saat ini yaitu didaerah Kabil Batam, TBBM Kijang, TBBM Tanjung Uban dan Natuna.
"Kuota BBM tahun 2020, PT. Pertamina masih menunggu keputusan dari BPH Migas perihal Kuota BBM. Di Provinsi Kepri diperkirakan antara bulan Januari sampai dengan Februari jumlah Kuota BBM sudah bisa diketahui. Pertamina juga butuh bantuan dari Pihak Kepolisian dan Pemerintahan Kota Provinsi untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pendistribusian," jelasnya,
Andi Pratama
