 |
| Rakor Pemkab Lingga dan Pertamina |
LINGGA I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga bersama PT. Pertamina (Persero) Divre Kepri Batam gelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan tim pengawasan dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lingga. Sabtu, (23/11/2019)
Dalam pembukaan rapat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Lingga, Yusrizal menyampaikan bahwa pihaknya dari bagian ekonomi telah selesai melakukan pemetaan kebutuhan minyak berdasarkan data yang dikirim kelurahan dan Desa.
"Data yang dimaksud untuk menyesuaikan kebutuhan minyak, namun yang kita dapat itu kurang. Sehingga stock yang ada, akan kita upayakan untuk membagi ke daerah-daerah yang belum merata, yang diambil dari kawasan/daerah yang dianggap berlebih," ungkapnya.
Selanjutnya selaku pimpinan rapat, Bupati Lingga, H. Alias Wello, S.IP mengatakan ada permasalahan lainnya yang mempengaruhi kelangkaan BBM, disamping kuota yang kurang, juga adanya dugaan beberapa kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh perusahaan tertentu, atau kegiatan tertentu yang memanfaatkan fasilitas subsidi.
"Kelangkaan di Kabupaten Lingga juga disebabkan adanya oknum-oknum nakal yang bermain dengan mengurangi takaran, bahkan ada yang mendapatkan kuota lebih dari yang sudah ditetapkan," jelasnya.
Dalam rangka untuk mengatasi masalah BBM ini, Pemkab Lingga akan melakukan penertiban, menyisir ulang para sub penyalur yang sudah diberikan rekomendasi, serta yang mendapatkan kuota berlebih.
Menanggapi penyampaian pada rapat, Kepala Pertamina Divre Kepri Batam, Awan Raharjo mengatakan akan melakukan koordinasi lebih intens dan penyamaan data.
"Nanti kita akan coba melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, yang jelas kalau memang kurang kita akan upayakan untuk ada penambahan yang mana pengusulan itu harus dibackup dari Rekomendasi Kepala Daerah,” katanya.
Berikut hasil akhir Rakor Pemkab Lingga dan PT Pertamina Persero Divre Kepri Batam:
Pemkab Lingga akan mengupayakan pengusulan penambahan oleh Pertamina, namun terlebih dahulu melakukan komunikasi intens bersama Pemkab Lingga terkait penyesuaian data kebutuhan real BBM tahun 2019 dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk.
Mengenai kekurangan kuota BBM solar, diharapkan dapat terbantu dengan adanya penambahan dari pengoperasian SPBU yang baru (SPBU Kompak) dengan Alokasi 100.000 liter/ bulannya.
Terkait kekurangan kuota minyak tanah dengan altenatif melakukan konversi ke Gas Elpiji 3 Kg. Pihak Pertamina menyarankan tetap di minyak tanah, karena aturan tidak membolehkan adanya dua subsidi.
Pemkab Lingga tetap akan melakukan Pengawasan melalui Tim yang sudah dibentuk (TPP BBM) guna meminimalisir permasalahan-permasalahan di lapangan, mulai dari HET serta pengawasan Pemberian Rekomendasi dengan memperhatikan Faktor Resiko kelayakan tempat, kelayakan standar Safety dan lain sebagainya.
"Data yang dimaksud untuk menyesuaikan kebutuhan minyak, namun yang kita dapat itu kurang. Sehingga stock yang ada, akan kita upayakan untuk membagi ke daerah-daerah yang belum merata, yang diambil dari kawasan/daerah yang dianggap berlebih," ungkapnya.
Selanjutnya selaku pimpinan rapat, Bupati Lingga, H. Alias Wello, S.IP mengatakan ada permasalahan lainnya yang mempengaruhi kelangkaan BBM, disamping kuota yang kurang, juga adanya dugaan beberapa kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh perusahaan tertentu, atau kegiatan tertentu yang memanfaatkan fasilitas subsidi.
"Kelangkaan di Kabupaten Lingga juga disebabkan adanya oknum-oknum nakal yang bermain dengan mengurangi takaran, bahkan ada yang mendapatkan kuota lebih dari yang sudah ditetapkan," jelasnya.
Dalam rangka untuk mengatasi masalah BBM ini, Pemkab Lingga akan melakukan penertiban, menyisir ulang para sub penyalur yang sudah diberikan rekomendasi, serta yang mendapatkan kuota berlebih.
Menanggapi penyampaian pada rapat, Kepala Pertamina Divre Kepri Batam, Awan Raharjo mengatakan akan melakukan koordinasi lebih intens dan penyamaan data.
"Nanti kita akan coba melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, yang jelas kalau memang kurang kita akan upayakan untuk ada penambahan yang mana pengusulan itu harus dibackup dari Rekomendasi Kepala Daerah,” katanya.
Berikut hasil akhir Rakor Pemkab Lingga dan PT Pertamina Persero Divre Kepri Batam:
Pemkab Lingga akan mengupayakan pengusulan penambahan oleh Pertamina, namun terlebih dahulu melakukan komunikasi intens bersama Pemkab Lingga terkait penyesuaian data kebutuhan real BBM tahun 2019 dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk.
Mengenai kekurangan kuota BBM solar, diharapkan dapat terbantu dengan adanya penambahan dari pengoperasian SPBU yang baru (SPBU Kompak) dengan Alokasi 100.000 liter/ bulannya.
Terkait kekurangan kuota minyak tanah dengan altenatif melakukan konversi ke Gas Elpiji 3 Kg. Pihak Pertamina menyarankan tetap di minyak tanah, karena aturan tidak membolehkan adanya dua subsidi.
Pemkab Lingga tetap akan melakukan Pengawasan melalui Tim yang sudah dibentuk (TPP BBM) guna meminimalisir permasalahan-permasalahan di lapangan, mulai dari HET serta pengawasan Pemberian Rekomendasi dengan memperhatikan Faktor Resiko kelayakan tempat, kelayakan standar Safety dan lain sebagainya.
Andi Pratama
