 |
| Rapat Paripurna ke V Masa Persidang I Tahun Sidang 2019 |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Penandatangan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2020, membutuhkan waktu pembahasan. Jum'at, (13/09/2019)
Sebagaimana dimaklumi, selaku Pimpinan sementara DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty menyampaikan rancangan KUA - PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 telah disampaikan oleh Walikota Batam pada rapat paripurna tanggal 15 Juni 2019 yang lalu.
Namun demikian dokumen rancangan KUA - PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 belum di terima DPRD Kota Batam, penyerahan hanya sebatas simbolis, mengingat tahun 2019 adalah reorganisasi kelembagaan DPRD.
"Maka DPRD Kota Batam diakhir masa jabatan fokus pada rancangan KUA PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, sehingga rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, belum dapat dibahas secara intensif terlebih dokumennya belum juga diserahkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam," katanya.
Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Paripurna ke V masa persidang I tahun sidang 2019, agenda rapat penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD, Batam Center - Batam.
Untuk itu, ia melanjutkan melalui surat ketua sementara DPRD, meminta secara resmi kepada Pemko Batam untuk menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, selanjutnya pada tanggal 6 September dokumen tersebut diterima DPRD.
Memperhatikan kondisi tersebut berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 2019 perihal penjelasan pelaksanaan tugas sementara DPRD, meskipun alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
"DPRD mengambil sikap untuk melakukan pembahasan sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sehingga nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 dapat segera disepakati antara DPRD dan Pemko Batam dengan demikian penyerahannya juga menjadi tepat waktu," terangnya didampingi Walikota Batam dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
Sambung, Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan setelah dilakukan pembahasan secara maraton oleh DPRD dengan tim anggaran Pemko Batam. Pada prinsipnya, DPRD Kota Batam memahami tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan perundang - undangan, namun demikian DPRD perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, karena pembahasan belum selesai.
"Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan. Disepakati dari hasil musyawarah dengan ketua fraksi - fraksi DPRD, rapat Paripurna diskor dan dilanjutkan sampai pada pukul 20.00 WIB." Tutupnya yang mana telah disetujui oleh 37 anggota DPRD yang hadir.
Namun demikian dokumen rancangan KUA - PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 belum di terima DPRD Kota Batam, penyerahan hanya sebatas simbolis, mengingat tahun 2019 adalah reorganisasi kelembagaan DPRD.
"Maka DPRD Kota Batam diakhir masa jabatan fokus pada rancangan KUA PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, sehingga rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, belum dapat dibahas secara intensif terlebih dokumennya belum juga diserahkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam," katanya.
Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Paripurna ke V masa persidang I tahun sidang 2019, agenda rapat penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD, Batam Center - Batam.
Untuk itu, ia melanjutkan melalui surat ketua sementara DPRD, meminta secara resmi kepada Pemko Batam untuk menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020, selanjutnya pada tanggal 6 September dokumen tersebut diterima DPRD.
Memperhatikan kondisi tersebut berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 2019 perihal penjelasan pelaksanaan tugas sementara DPRD, meskipun alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
"DPRD mengambil sikap untuk melakukan pembahasan sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sehingga nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2020 dapat segera disepakati antara DPRD dan Pemko Batam dengan demikian penyerahannya juga menjadi tepat waktu," terangnya didampingi Walikota Batam dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
Sambung, Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan setelah dilakukan pembahasan secara maraton oleh DPRD dengan tim anggaran Pemko Batam. Pada prinsipnya, DPRD Kota Batam memahami tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan perundang - undangan, namun demikian DPRD perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, karena pembahasan belum selesai.
"Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan. Disepakati dari hasil musyawarah dengan ketua fraksi - fraksi DPRD, rapat Paripurna diskor dan dilanjutkan sampai pada pukul 20.00 WIB." Tutupnya yang mana telah disetujui oleh 37 anggota DPRD yang hadir.
Andi Pratama
