 |
| Anggota Dewan Papua di Jakarta |
JAKARTA I KEJORANEWS.COM : Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan pemerintah menaruh atensi sangat tinggi soal kebijakan Papua. Kamis, (26/09/2019)
"Untuk itu, pemerintah mendorong penyelesaian Papua menyeluruh holistik dengan pendekatan yang lebih manusiawi." Terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan KSP saat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerima Perwakilan DPRD se-Provinsi Papua dan Papua Barat.
lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia dan sebaliknya, jika di daerah tidak stabil maka akan sulit.
Pada pertemuan tersebut, KSP menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban baik masyarakat maupun anggota aparat keamanan dalam sejumlah aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.
“Untuk itu, penting dalam menjaga kestabilan daerah,” tegasnya (24/9) di Bina Graha, Jakarta.
Terkait dengan tuntutan penarikan anggota TNI, Polri, Moeldoko mengingatkan, Papua terdiri dari berbagai etnis dan pendatang semua butuh kepastian pengamanan dan penugasan prajurit TNI dan Polri di Papua untuk melindungi masyarakat Papua. "Tidak ada tugas lain selain itu," tutup Kepala Staf Kepresidenan.
Delapan tuntutan sebelumnya dalam kesempatan itu Ketua Asosiasi DPRD se-Papua dan Papua Barat, Ferdinan menyampaikan 8 poin terkait dengan tuntutan masyarakat tanah Papua dan Papua Barat.
Kedelapan poin itu, di antaranya:
Meminta Pemerintah untuk membuka dialog antar pusat dan tokoh Papua.
Meminta revisi UU No. 21, mendorong pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru.
Memfasilitasi pertemuan dengan pusat pendidikan di pulau Jawa dengan Papua dan Papua Barat.
Mendorong kembali komisi kebenaran, keadilan dan rekonsilasi penyelesaian kasus Papua.
Memfasilitasi untuk bertemu dengan Presiden agar apresiasi tersampaikan secara jelas dan keterbukaan.
“Ini merupakan poin pokok yang sudah dirumuskan oleh anggota asosiasi DPRD Papua dan Papua Barat yang harus disampaikan secara komprehensif agar masalah di tanah Papua dapat terselesaikan dengan baik. Karena kami adalah representasi dari masyarakat Papua," pungkasnya.
"Untuk itu, pemerintah mendorong penyelesaian Papua menyeluruh holistik dengan pendekatan yang lebih manusiawi." Terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan KSP saat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerima Perwakilan DPRD se-Provinsi Papua dan Papua Barat.
lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia dan sebaliknya, jika di daerah tidak stabil maka akan sulit.
Pada pertemuan tersebut, KSP menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban baik masyarakat maupun anggota aparat keamanan dalam sejumlah aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.
“Untuk itu, penting dalam menjaga kestabilan daerah,” tegasnya (24/9) di Bina Graha, Jakarta.
 |
| Pembakaran Fasilitas Umum dan Tempat Tinggal di Papua |
Delapan tuntutan sebelumnya dalam kesempatan itu Ketua Asosiasi DPRD se-Papua dan Papua Barat, Ferdinan menyampaikan 8 poin terkait dengan tuntutan masyarakat tanah Papua dan Papua Barat.
Kedelapan poin itu, di antaranya:
Meminta Pemerintah untuk membuka dialog antar pusat dan tokoh Papua.
Meminta revisi UU No. 21, mendorong pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru.
Memfasilitasi pertemuan dengan pusat pendidikan di pulau Jawa dengan Papua dan Papua Barat.
Mendorong kembali komisi kebenaran, keadilan dan rekonsilasi penyelesaian kasus Papua.
Memfasilitasi untuk bertemu dengan Presiden agar apresiasi tersampaikan secara jelas dan keterbukaan.
“Ini merupakan poin pokok yang sudah dirumuskan oleh anggota asosiasi DPRD Papua dan Papua Barat yang harus disampaikan secara komprehensif agar masalah di tanah Papua dapat terselesaikan dengan baik. Karena kami adalah representasi dari masyarakat Papua," pungkasnya.
Humas/Andi
