 |
| HNSI KKA - |
ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melalui Ketua Harian, M. Yusuf, meminta peran Effi Sjuhairi selaku Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3) KKA lebih serius dan responsif terhadap berbagai persoalan nelayan, di Pelabuhan Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Jum'at (29/8/19).
Menurut M. Yusuf, Kepala DP3 KKA tidak serius dan tidak fokus dalam mencari solusi berbagai permasalahan nelayan Anambas.
"Effi Sjuhairi tidak pernah serius dalam menanggapi keluhan nelayan yang telah kita sampaikan, selalu tidak ada titik terang untuk mencari jalan keluar, tidak seharusnya kepala dinas seperti itu," ungkapnya dengan rasa kecewa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media kejoranews.com, nelayan pernah melakukan aksi ujuk rasa pada 22 Januari 2018 tahun lalu dengan melakukan aksi mogok jualan ikan tangkap di Pasar Ikan Kecamatan Siantan dan kemudian nelayan menuju Gedung DPRD KKA untuk menyampaikan terkait permasalahan pelanggaran zona tangkap kapal purse seine, dampak sosial, pengeboman, potasium, jaring modifikasi dan lain-lain sebagainya.
Pada saat itu, DPRD KKA segera membentuk pansus nelayan dan pada 11 April 2018 melahirkan 14 rekomendasi pansus nelayan kepada pemerintah daerah.
M. Yusuf mengatakan jika merasa tidak mampu menjadi pimpinan di DP3 harusnya sampaikan kepada kepala daerah karena akan berakibat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.
Lanjut dia mengungkapkan, kegagalan kepala dinas perikanan adalah melaksanakan 14 rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang nelayan dan menuntaskan persoalan penggunaan alat tangkap jaring yang menyalahi aturan.
"Tidak ada kepastian satupun rekomendasi itu dilaksanakan karena sudah hampir 2 tahun semenjak rekomendasi Pansus nelayan itu dikeluarkan", Jelasnya.
Menurutnya mengenai permasalahan yang lama dan baru-baru ini terkait persoalan jaring modifikasi juga belum didudukan bersama, padahal nelayan pancing ulur dan nelayan jaring juga menunggu untuk mencari solusi bersama-sama.
"Memang tidak mau mendengarkan, padahal sudah sering kami sampaikan," jelasnya.
Pada kesempatan itu, penasehat HNSI KKA Asmirwan menegaskan bahwa persoalan nelayan bukan persoalan kecil.
" Persoalan nelayan ini bukan main-main, jangan menunggu ada korban baru mengambil kebijakan, karena kondisi di laut tidak bisa disamakan dengan di darat, ini persoalan mencari nafkah atau rezeki", tegasnya.
Lanjut dia mengatakan, kepala DP3 KKA seharusnya harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nelayan yang selama ini selalu di keluhkan.
Sebab, menurut Ia, pendapatan nelayan terus berkurang dan makin sulit, kalau keluhan nelayan tidak juga disikapi dengan serius dan sungguh-sungguh akan menimbulkan konflik dan kemiskinan.
(Ardian)
