 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Batam bersama Pers (4/4) |
"Kita jangan mau dengan situasi nyaman yang sepertinya biasa-biasa saja. harus ada lompatan-lompatan supaya Batam ini bisa bergerak, mengikuti apa yang sudah disediakan oleh pelabuhan-pelabuhan negara lain seperti di Singapura dan Malaysia." terangnya. Jum'at, (05/04/2019) di Kantor DPRD Batam.
Lanjutnya, dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.
"Saya pikir Pemerintah Pusat sudah ada untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita sekarang masih menunggu bagaimana hasilnya." Jelasnya yang membidangi Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
Menurutnya, supaya Batam lebih baik kedepannya, budaya/kebiasaan terkait enggan meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan itu yang harus dihapus,
"Bergerak, bagaimana kita mulai melakukan service/pelayanan kepada dunia - dunia usaha. Jadi harapan kita, apa pun kebijakan dari pemerintahan pusat menjadi kebutuhan kota Batam," tutupnya di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam.
Sebelumnya Wakil Presiden RI menyampaikan perdagangan bebas/Free Trade Zone (FTZ) tetap berlaku di Batam. Selain itu, Batam memiliki kelebihan jika menerapkan status kawasan ekonomi khusus (KEK) dibandingkan KEK lain.
Menurutnya, FTZ tidak jauh berbeda dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), tapi tetap berprinsip bahwa FTZ berlaku di Batam.
"Kita perbaiki adalah dualisme, setelah Pemilu supaya konsentrasi kampanye tidak terganggu, hanya kepalanya saja yang berganti dan dirangkap oleh Wali Kota Batam," terangnya dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (2/4) di Swiss Bell Hotel, Batu Ampar - Batam.
Andi
