 |
| Aliansi BEM se-Indonesia |
Muhammad Nurdiyansyah, Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, menyampaikan bahwa para BEM dalam laporannya juga melampirkan bukti-bukti berupa gambar QR code dari Menristekdikti, gambar dari isi QR code, dan video Menristekdikti ketika meminta mahasiswa memindai QR code yang berada di slide presentasi.
" Kami juga melampirkan surat himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00X/2018 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Melalui laporan ini kami berharap Bawaslu dapat memproses dan memberi tindakan tegas atas pelanggarannya, " ujarnya.
Ditambahkannya lagi, laporan tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak tinggal diam dan berpangku tangan pada pengawasan pesta demokrasi Indonesia.
" Kami menegaskan dan menyeru kepada setiap mahasiswa untuk tidak diam dan berani melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu demi menciptakan Pemilu yang bersih. Secara tegas kami sampaikan kepada peserta Pemilu, pejabat negara, ataupun civitas akademika untuk tidak menjadikan ruang kelas ataupun fasilitas kampus lainnya sebagai sarana kegiatan kampanye dan politik praktis." Terangnya.
Nurdiyansyah menyampaikan kronologis kejadian adalah :
Pada Rabu, 27 Maret 2019 Mohamad Nasir selaku Menristekdikti menghadiri Kuliah Umum bertemakan "Kebijakan kementerian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0" sebagai narasumber.
Kegiatan itu diwajibkan kepada mahasiswa bidikmisi angkatan 2016-2018 Universitas Brawijaya yang bertempat di gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Malang.
Tidak kurang ada sekitar 4000 audiens yang menghadiri kegiatan tersebut.
" Pada awal sesi Menristekdikti menyampaikan materi terkait pentingnya berwirausaha dan bagaimana mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi pekerja namun dapat pula menciptakan lapangan kerja. Disampaikan pula cerita mengenai Gojek sebagai motivasi kepada para peserta. Namun pada akhir sesi materi, Menristekdikti menampilkan QR Code dan meminta kepada audiens untuk dipindai. Situs yang terhubung dengan QR Code tersebut menampilkan beberapa gambar yang menunjukan kinerja Jokowi dalam masa jabatannya. Didapati pula akuisisi capaian-capaian dalam pelunasan hutang, pembangunan infrastruktur, serta harga BBM. Namun yang menjadi perhatian para mahasiswa adalah adanya kalimat-kalimat yang menggiring opini dan tagar untuk memilih salah satu calon presiden di mana hal ini telah termasuk unsur kampanye."
" Melihat hal tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap profil Menristekdikti. Hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa menristekdikti bukanlah anggota partai politik, Tim Kampanye, ataupun Pelaksana Kampanye yang didaftarkan ke KPU."
"Sehingga kami menganggap bahwa Menristekdikti telah melakukan pelanggaran pada Pasal 299 ayat 3 UU. No 7 tahun 2017. Selain itu, menristekdikti juga telah melanggar Pasal 280 ayat 1, dikarenakan melakukan kampanye di kampus sebagai tempat pendidikan. Sejatinya ini bukanlah kali pertama penyampaian materi oleh menristekdikti meresahkan mahasiswa. Pada 20 Maret di Universitas Siliwangi, slide yang sama juga ditampilkan ketika menristekdikti menyampaikan materinya." Terangnya.
Rilis Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia
