 |
| Pemaparan Walikota Batam di Musrembang Tingkat Batam Kota (27/02) |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Walikota Batam, Muhammad Rudi menjelaskan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) merupakan kegiatan rutin tahunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
Hal tersebut diutarakannya pada kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Batam Kota, yang dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Anggota DPRD Kota Batam, Camat Batam Kota, Kepala OPD dan Stackhoder terkait lainnya di Aula Asrama Haji, Batam Centre - Batam. Kamis, (28/02/2019)
Rudi mengungkapkan, ditingkat Kota seharusnya tidak boleh berhenti dan ini sampai tingkat Provinsi harus dijalankan, tapi faktanya setengah jalan.
Karena ditingkat Provinsi tidak mengambil data dari Kota sehingga Provinsi turun langsung ke lapangan, dan ini menjadi tidak sejalan pembangunannya karena yang 'Penting' di data tersebut, tidak diperoleh oleh Provinsi. "Mudah-mudahan kedepan sejalan karena perencanaan pembangunan ada yang mengatur yaitu Undang-undang," ungkapnya.
Ia melanjutkan, sistem penggunaan anggaran sekarang baik Kota maupun Provinsi semuanya sudah tercatat kedalam aplikasi-aplikasi yang disiapkan dan diketahui KPK, termasuk perusahan-perusahan yang ikut lelang nanti, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar kedalam aplikasi Pemerintah Kota Batam maka tidak bisa mengikuti lelang kedepannya.
"Jadi, perusahaan yang ikut data-data lengkapnya ada di Pemko Batam, kita berharap dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam kedepan bisa mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat, itu yang dijalankan Pemerintah Kota Batam," terangnya dihadapan masyarakat Kecamatan Batam Kota.
Rudi mengungkapkan, ditingkat Kota seharusnya tidak boleh berhenti dan ini sampai tingkat Provinsi harus dijalankan, tapi faktanya setengah jalan.
Karena ditingkat Provinsi tidak mengambil data dari Kota sehingga Provinsi turun langsung ke lapangan, dan ini menjadi tidak sejalan pembangunannya karena yang 'Penting' di data tersebut, tidak diperoleh oleh Provinsi. "Mudah-mudahan kedepan sejalan karena perencanaan pembangunan ada yang mengatur yaitu Undang-undang," ungkapnya.
Ia melanjutkan, sistem penggunaan anggaran sekarang baik Kota maupun Provinsi semuanya sudah tercatat kedalam aplikasi-aplikasi yang disiapkan dan diketahui KPK, termasuk perusahan-perusahan yang ikut lelang nanti, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar kedalam aplikasi Pemerintah Kota Batam maka tidak bisa mengikuti lelang kedepannya.
"Jadi, perusahaan yang ikut data-data lengkapnya ada di Pemko Batam, kita berharap dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam kedepan bisa mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat, itu yang dijalankan Pemerintah Kota Batam," terangnya dihadapan masyarakat Kecamatan Batam Kota.
 |
| RT/RW dan Masyarakat Batam Kota Menghadiri Musrembang di Aula Asrama Haji Batam |
Pada kesempatan itu juga, Rudi menambahkan, Batam disamping Kota Industri adalah Kota Wisata yang mana saat ini sedang di gesa, dimana kunjungan Wisman cukup signifikan di Tahun 2018 lebih kurang 2.887.224 jiwa atau orang yang datang ke Batam, Jika dibandingkan pada Tahun 2017 sebanyak 1.500.000 orang.
"Kalau dari sektor industri masih belum bisa kita handalkan masih berjalan ditempat, karena adanya permasalahan minyak dunia yang belum terelesaikan, dan berimbas pada 300.000 Pekerja yang dirumahkan (Sektor Industri : galangan Kapal, dll)," katanya.
Menurutnya, Satu (1) orang berpenghasilan Rp 4 juta jika dikalikan 300.000 maka berapa banyak perputaran uang yang terhenti. Dan untuk itu agar perputaran ekonomi tetap berjalan salah satunya melalui industri parawisata, minimal satu (1) Wisman membawa Rp 5 Juta ke Kota Batam.
"Untuk itu kami, OPD dan DPRD bagaimana caranya orang dapat berusaha dengan berdagang, maka dari itu dari tahun 2016 kita menghidupkan industri parawisata sehingga masyarakat dapat membuat wira usaha/berdagang.
Diakhir pertemuan, orang nomor satu di Batam ini mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 6%. dan sumber pendapatan Pemerintah Kota hingga hari ini dari Pajak dan Restribusi.
"Ini bisa tercapai, antara lain Pemerintah Kota, Eksekutif, DPRD harus sehati, kepentingan rakyat harus nomor satu. Dengan keterbatasan anggaran dalam pembangunan mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian semua harus bisa dipahami, saya yakin ini akan berjalan dengan baik," Pungkas Walikota Batam.
"Kalau dari sektor industri masih belum bisa kita handalkan masih berjalan ditempat, karena adanya permasalahan minyak dunia yang belum terelesaikan, dan berimbas pada 300.000 Pekerja yang dirumahkan (Sektor Industri : galangan Kapal, dll)," katanya.
Menurutnya, Satu (1) orang berpenghasilan Rp 4 juta jika dikalikan 300.000 maka berapa banyak perputaran uang yang terhenti. Dan untuk itu agar perputaran ekonomi tetap berjalan salah satunya melalui industri parawisata, minimal satu (1) Wisman membawa Rp 5 Juta ke Kota Batam.
"Untuk itu kami, OPD dan DPRD bagaimana caranya orang dapat berusaha dengan berdagang, maka dari itu dari tahun 2016 kita menghidupkan industri parawisata sehingga masyarakat dapat membuat wira usaha/berdagang.
Diakhir pertemuan, orang nomor satu di Batam ini mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 6%. dan sumber pendapatan Pemerintah Kota hingga hari ini dari Pajak dan Restribusi.
"Ini bisa tercapai, antara lain Pemerintah Kota, Eksekutif, DPRD harus sehati, kepentingan rakyat harus nomor satu. Dengan keterbatasan anggaran dalam pembangunan mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian semua harus bisa dipahami, saya yakin ini akan berjalan dengan baik," Pungkas Walikota Batam.
(atm)
