DBH Migas Rp 200 Miliar untuk Natuna Ditunda Salur, Bupati Pusing

Bupati Hamid Rizal saat Diwawancarai Wartawan

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Tertundanya penyalurah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Migas) Kabupupaten Matuna sebesar Rp.200 miliar, dari Pemerintah Pusat,  menyebabkan terkendalanya pembangunan di daerah.

Bupati Natuna, Hamid Rizal  di Ranai mengatakan kebijakan tunda salur itu diketahui perbulan ini. Sesuai jadwal alokasi, anggaran untuk Kabupaten Natuna dialokasikan pada April lalu. Akan tetapi karena ada audit keuangan di lingkungan kementerian keuangan, akhirnya rencana alokasi itu ditunda hingga Juni 2018.

Namun  setelah bulan Juni berakhir, muncul lagi kebijakan baru bahwa alokasi anggaran itu ditundasalur hingga tahun depan. Hamid Rizal dalam hal ini menilai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat ini tidak berpihak ke daerah.

"Kebijakan ini tidak berpihak ke daerah terutama sekali bagi kita di perbatasan. Kita sedang giat-giatnya membangun dengan rencana yang matang, tiba-tiba dananya ditunda oleh pusat," kata Hamid di Gedung Sri Srindit Ranai, kemarin.

Ia mengaku, sedianya bulan ini pembangunan sudah berjalan di tataran praktis karena program kegiatan pemerintah sebagian besarnya sudah ada yang dilelang dan mendapatkan pemenangnya. Bahkan tidak sedikit juga pembangunan yang sudah terlanjur berjalan di tataran praktis karena sudah dilakukan lelang lebih awal. Bahkan kepala daerah Natuna ini mengaku pusing memikirkan kondisi tersebut.

"Tapi, dengan adanya tunda salur ini hampir semuanya kita tunda juga. Tak tahu lah saya. Pasrah saja lah, pening saya," tandasnya.

Hamid berpendapat, kebijakan itu meminimalis kebijakan pemerintah yang sebelumnya. Dahulu pemerintah mengambil kebijakan akan memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk Natuna akan tetapi pada prosesnya kebijakan membangun perbatasan itu terganggu dengan kebijakan lain yang sama sekali tidak menguntungkan bagi daerah perbatasan itu sendiri.

"Maunya kami tolong dikhususkan lah sedikit Natuna ini karena Natuna juga perbatasan dan kawasan strategis ekonomi dan pertahanan. Jangan lah ada tunda salur macam ini," pintanya.

Hamid menduga, langkah kebijakan tunda salur itu dilakukan pemerintah untuk menopang pembangunan-pembangunan besar yang dibangun pemerintah di tempat lain.

"Saya tidak tahu pasti apa sebabnya, tapi yang jelas di negeri ini banyak pembangunan besar dan bisa saja karena tahun ini tahun politik, mungkin dananya dialihkan kesana dulu. Mereka belum menyebutkan alasannya," tandas Hamid mengakhiri. 

Adw