 |
| Wabup Ngesti Photo Bersama dengan Kadisdikpora, Kadiskominfo dan Pihak MAN Natuna |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Senin (9/4/2018) pagi, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti yang ketika itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Suherman serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Raja Darmika berkesempatan meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur dan MAN 1 Ranai.
 |
| Wabup Ngesti Photo Bersama dengan Kadisdikpora, Kadiskominfo dan Para Guru SMAN 1 Bungtim usai Meninjau UNBK di SMAN 2 |
UNBK merupakan sistem pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet dimana setiap siswa mendapatkan user login perorangan dengan soal yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya.
Mengingat keterbatasan fasilitas yang ada di setiap sekolah dan jaringan internet yang masih sangat minim, sejauh ini baru SMA Negeri 1 Bunguran Timur dan MAN 1 Ranai yang dapat menyelenggarakan sistem ujian tersebut. Sedangkan SMA sederajat lainnya masih tetap menyelenggarakan sistem lama, yaitu dengan menggunakan kertas dan pensil.
Pada kesempatan tersebut, Ngesti berharap kepada seluruh peserta UNBK agar tenang dan fokus dalam mengerjakan seluruh soal ujian serta tidak lupa berdoa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dan hasilnya sebagaimana yang diharapkan bersama.
Pada kesempatan tersebut Ngesti sempat melihat langsung kondisi yang ada di masing-masing tempat pelaksanaan UNBK dan berbincang dengan pihak sekolah.
Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Prihatno Budiriyanto mengakui bahwa penyelenggarakan UNBK kali ini merupakan pelaksanaan tahun kedua dengan kendala yang sama, yaitu keterbatasan perangkat komputer/laptop. Untuk menyikapi hal tersebut, pihak sekolah terpaksa membagi ujian dalam dua sesi, serta berinisiatif meminjam laptop kepada orangtua siswa peserta ujian.
Selanjutnya Kadisdikpora, Suherman menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada SMA sederajat, karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terkait pembinaan dan pengelolaannya.
Untuk itu disarankan kepada pihak sekolah agar dapat menyusun program kerja terkait kebutuhan pemenuhan sarana pendukung pendidikan yang nantinya diajukan kepada Provinsi Kepri maupun CSR.
