 |
| Bupati Hamid Rizal bersama Tim PT. Borneo Subur Mandiri |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal didampingi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima kunjungan dari pihak PT. Borneo Subur Mandiri yang bermaksud untuk memaparkan presentasi rencana investasi di Kabupaten Natuna pada sektor pertanian.
Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, kamis (1/3/2018), Hamid Rizal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap rencana investasi tersebut dan akan berupaya memberikan dukungan kerjasama sesuai kewenangan daerah. Hal ini dirasa penting mengingat masih terdapat lahan yang belum produktif disebagian wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah, sehingga jika terealisasi akan berarti terciptanya lapangan kerja baru dan peluang besar bagi masyarakat petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.
 |
| Presentasi dari Tim PT. BSM di Ruang Rapat Kantor Bupati |
Dalam persentasi yang disampaikan oleh Said Ja’afar, yang didampingi oleh pihak konsultan perkebunan, menerangkan bahwa PT. Borneo Subur Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi hasil komoditi perkebunan kelapa hibrida.
Untuk rencana tersebut, PT. Borneo mengajukan kebutuhan lahan bagi operasional usaha tersebut kurang lebih 20.000 Hektar yang merupakan milik masyarakat dan akan menjadi mitra kerja perusahaan dalam proses penanaman dan pemeliharaannya. Dengan demikian, keberlangsungan perkebunan tersebut akan menjadi tanggungjawab bersama, baik pihak badan usaha maupun masyarakat.
Said Jafar juga menjelaskan beberapa unggulan kelapa hibrida yang dipandang memiliki banyak manfaat, diantaranya usia panen yang relatif cepat dengan buah yang banyak, daging kelapa lebih tebal dan kandungan minyak sangat tinggi serta seluruh bagian yang dihasilkan oleh kelapa tersebut memiliki manfaat.
Selanjutnya melalui presentasi kali ini, Said Jafar menyampaikan harapan terhadap dukungan rencana investasi ini baik dari pihak pemerintah daerah maupun segenap masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat mendukung upaya bersama bagi meningkatkan taraf perekonomian daerah kedepan.
(Humas/Adw)
