 |
| RDPU di DPRD Batam |
Komisis III DPRD Kota Batam dalam menanggapi pengaduan warga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPu) dengan PT TJK dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Selasa (20/2/2018).
 |
| Pihak PT. TJK |
Made, Direktur PT TJK yang hadir dalam rapat mengatakan bahwa Perusahaan tidak melakukan pencemaran lingkungan seperti yang dilaporkan warga. Ia mengaku proyek tersebut berjalan sesuai SOP dan Amdal dari DLH Batam.
"Proyek ini sudah lama. Melalui mediasi, sejak dulu pihak perusahaan dan warga telah melakukan kesepakatan bahwa warga yang terkena dampak proyek akan menerima Kompensasi. Kompensasi itu sudah kami berikan sejak lama," kata Made.
Anggota Komisi III, Amintas Tambunan mengatakan pihak perusahaan tidak perlu memberikan kompensasi terhadap warga jika memang perusahaan bekerja sesuai SOP dan Amdal.
" Jangan kaitkan CSR dengan Kompensasi. Kalau memang bekerja sesuai SOP dan Amdal maka tidak akan mungkon ada keluhan warga dan tidak akan mungkin adanya pemberian kompensasi," kata Amintas.
Sementara itu, Panal Silaban warga tunggal yang hadir dalam RDP menegaskan bahwa PT TJK telah melakukan pencemaran lingkungan. Dimana pemukiman warga dipenuhi debu proses Loafing Batubara dari Perusahaan.
Ia meminta kepada pimpinan rapat, Nyanyang haris untuk menjadwalkan ulang RDP disebabkan perlunya kehadiran warga lainnya.
"Saya minta RDP ini dijadwalkan ulang karena warga cuma saya sendiri," kata Panal.
Mendengar usulan tersebut, Nyanyang beserta anggota Komisi III lainnya sepakat untuk menjadwalkan ulang RDP. Bahkan Nyanyang menegaskan akan melakukan Sidak pada pekan depan guna meninjau proyek PLTU yabg digagas oleh PT TJK tersebut.
"Kita akan melakukan Sidak minggu depan. Setelah itu kita adakan lembali RDP dengan mengaitkan warga," tutup Nyanyang.
Syahril
