 |
| Bupati Natuna bersama Narasumber Nyanyikqn Lagu Indonesia Raya |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), merupakan salah satu daerah yang memiliki strategis wilayah Nasional. Natuna sendiri merupakan daerah perbatasan dengan Negara di Asean, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan Tiongkok. Dengan dikepung oleh Negara-Negara maju tersebut, membuat Natuna sangat rawan dengan adanya gangguan asing. Sehingga Natuna perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan lagi statusnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, saat membuka Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna tahun 2017, yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna, di Gedung Sri Serindit, Ranai, pada Selasa (31/10/2017) pagi.
 |
| Bupati Natuna Sampaikan Sambutan |
Hamid Rizal menjelaskan, Natuna memiliki rentan kendali yang sangat jauh dengan Ibu Kota Provinsi Kepri, di Tanjungpinang. Untuk itu, sudah seharusnya Natuna menjadi daerah otonomi baru (DOB), dan memisahkan diri dari Kepri. Supaya Natuna bisa lebih cepat berkembang dan bisa memperkuat pertahanannya, dengan membentuk Provinsi khusus bersama Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
"Dulu Natuna-Anambas satu Kabupaten, sekarang jadi dua Kabupaten. Kenapa sekarang tidak kita buat lagi, Natuna jadi empat Kabupaten, ditambah dengan Anambas, dan dinaikkan statusnya jadi Provinsi, biar cepat berkembang dan maju," ungkap Hamid Rizal, yang langsung mendapatkan tepuk tangan dari seluruh hadirin.
Dengan bertambahnya Kabupaten dan membentuk Provinsi Khusus Natuna-Anambas, kata Hamid, akan lebih mudah untuk mengembangkan wilayahnya, dengan dibarengi meningkatnya anggaran masuk ke masing-masing Kabupaten.
 |
| Para Peserta FGD |
Hamid menilai, daerah yang berada di Laut Natuna Utara dan menjadi kawasan strategis Nasional itu, merupakan wilayah terawan di Indonesia. Pasalnya, sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Natuna sangat besar, bahkan mampu untuk membiayai sebuah Negara.
"Natuna ini SDA nya sangat besar, bisa membiayai sebuah Negara. Kita menyumbangkan devisa ke Negara berapa persen," katanya. "Natuna ini sangat berbahaya, di kawasan ZEE sana banyak nelayan asing berkeliaran, seperti nelayan Vietnam, Thailand sampai Tiongkok. Bahkan mereka dikawal langsung oleh Coast Guard nya, apa tidak berbahaya Natuna ini, jelas bahaya. Untuk itu kita harus kembangkan lagi, tingkatkan statusnya jadi Provinsi," ungkap Hamid Rizal, bersemangat.
Untuk itu, lanjut sang Bupati, dari sekarang Natuna harus membenahi semua lini, salah satunya dengan meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) nya.
"Kita juga perlu mengembangkan SDM kita. Karena kedepan persaingan kita ini sangat berat. Kepala Dinas Pendidikannya juga harus memikirkan biaya pendidikan, jangan memikirkan proyek fisik saja," tegas Hamid Rizal
Untuk itu, kata Hamid, Pemdakab Natuna melalui BP3D, harus membuat kajian terlebih dahulu untuk mempersiapkan terbentuknya Provinsi khusus Natuna-Anambas, kedepan. Namun, kata Hamid, Natuna tidak boleh bertumpu dengan proses normal, harus dilihat juga dari wilayah strategis Nasionalnya.
"Jadi jangan dilihat dari jumlah penduduknya, geopolitik Natuna tidak sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa. Di Provinsi Papua Barat saja, dalam satu Kabupaten jumlah penduduknya hanya sekitar 11 ribu. Makanya Natuna harus cepat dikembangkan, terutama sekali dari sektor pertahanannya," pungkas Hamid.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari IPDN Bandung, yaitu Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MSi, didampingi oleh Dr. Dedeh Maryani, Dr. Wangsih dan Sultan Rahmadin, yang juga dari IPDN Bandung.
Selain itu, hadir pula Sekdakab Natuna, Wan Siswandi, para pimpinan OPD, FKPD, para peserta kegiatan, Anggota DPRD Natuna serta Kepala Bappeda dan anggota DPRD KKA.
Adw
