Batam I Kejoranews.com : Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengusulkan, agar kedepan
demonstrasi masyarakat di tempatkan di Stadion Tumenggung Abdul Jamal. Hal itu
bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas industri, perkantoran dan masyarakat.
Sabtu(20/2/16).
" Stadion nanti dibuat area khusus demo dengan lapangan
parkir luas. Ada lokasi yang bisa digunakan untuk berorasi. Kemudian dari
Mukakuning, Tanjunguncang dan Batam Centre, jaraknya lebih dekat. Tidak
mengganggu area industri dan pemerintahan," ujar Udin menjelaskan.
Udin menyebutkan, pengaturan lokasi demo sebenarnya sudah lama
disampaikannya. Tapi ada pihak-pihak yang marah dan malah membully dirinya,
ketika usulan itu disampaikan. Kini, instruksi itu datang dari pusat melalui
Menkopulhukam.
Dengan adanya intruksi itu, diharapkan Gubernur Kepri, HM Sani bisa
menetapkannya dalam waktu satu bulan. Ia berharap, lokasi demo yang
ditetapkan nanti jauh dari kawasan industri. Tidak juga di Dataran Engku Putri,
karena menggunakan ruas jalan.Menurut dia, area khusus demo dimaksudkan agar aktivitas
demo tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Namun buruh atau masyarakat
tetap bisa menyampaikan aspirasinya.
" Syaratnya, pejabat di Batam harus siap mendatangi pendemo. Jadi,
butuh komitmen semua pihak," kata Udin.Jika demo dilakukan dekat kawasan
industri, akan membangun citra yang tidak baik bagi investor. Mereka merasa
tidak nyaman dan aman invest di Batam.Ditanya terkait dengan sasaran demo yang
banyak ke pemerintahan, menurut Udin, pihak yang didemo, wajib datang menemui
pendemo."Kalau penetapan lokasi kampanye ditetapkan Gubernur, masa pejabat
Pemko tidak mau ke lokasi. Itu kan perintah pimpinan," ujar Udin.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, HM Sani berjanji akan menyelesaikan rancangan peraturan Gubernur, terkait aturan demo. Dimana, Pergub itu diminta Menko Polhukham RI, Luhut Panjaitan, agar aksi demonstrasi di Batam, lebih teratur dan tertib.Pergub itu sendiri diminta dikeluarkan, untuk menjaga investasi di Batam, lebih baik dan kondusif. Sehingga aksi demo, tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Diingatkan, demo merupakan hak semua orang.Tapi harus dilakukan dengan tertib.
Sekarang disebut, demo di Jakarta hanya bisa dilakukan di tiga lokasi.
Selain di depan istana, depan gedung DPR RI, juga di depan bundaran
HI."Kalau ada diluar itu, harus ditindak. Jadi disini juga sama. Nanti pak
Gub bisa buat Pergub. Buat saja, hanya tiga lokasi tempat kampanye,"
himbaunya.Diingatkan Luhut, jangan sampai ada perusahaan menutup usaha karena
keamanan.
"Kalau perusahaan tutup karena kalah bersaing, itu silahkan. Tapi
jangan karena keamanan. Penataan demokrasi, kita tidak main-main. Main-main,
kita sikat," tegasnya.
Sementara Kapolri jenderal Badrodin Haiti mendukung rencana pengaturan lokasi kampanye itu. Diminta agar jangan sampai karena demo, dilarang kegiatan produksi perusahaan. "Menghalangi yang akan bekerja, memprovokasi pekerja, pengrusakan dan penganiayan, itu melanggar. Yang masuk kerja, harus dilindungi," tegasnya.
Selain mendukung agar dibuat Pergub untuk membatasi tempat aksi demo, Haiti juga meminta agar buruh tidak sampai melakukan sweeping, agar buruh ikut demo. "Termaksud, tidak bisa memaksa pengendara untuk ikut demo," imbuhnya.
Dipaparkan Kapolri, data demonstrasi di Batam. Dari data yang mereka
miliki,pada tahun 2014 hingga 2015, aksi demonstrasi sebanyak 124 kali dan
mogok, 262 kali. "Yang paling banyak digelar SPMI," bebernya
mengakhiri.
Sumber : haluankepri.com
Posting Komentar