Photo: sangattau.blogspot.co.id |
Jakarta I KNC : Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bangsa
Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang dapat menjaga aset-aset
strategis yang dimiliki negara. Menurut dia, sedikitnya ada 5 bidang
yang tidak boleh dikuasai pihak asing. Minggu (27/12/2015).
“Yaitu, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pertambangan dan asuransi,” ujar Gus Dur dalam dialog tentang RAPBN-P bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI dan Ekonom Dr Henri Saparini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (19/3/2008).
“Yaitu, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pertambangan dan asuransi,” ujar Gus Dur dalam dialog tentang RAPBN-P bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI dan Ekonom Dr Henri Saparini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (19/3/2008).
“Malaysia komitmen terhadap itu. Karena itu kalau Indonesia dan Malaysia
mempunyai komitmen yang sama, maka bukan saja Singapura yang takut,
tapi juga dunia khawatir,” imbuh mantan Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama itu.
Ia meolak konsep ekonomi pasar bebas yang seluruh sektor perekonomian
diswastakan. “Saya menolak itu dan demokrasi memang tidak sama dengan
pasar bebas. Jadi, kepentingan bangsa dan negara ini harus nomor satu
dalam menyusun APBN,” tuturnya.
Gus Dur juga menilai APBN murni dari sudut politik kekuasaan yang secara
umum membutuhkan kepemimpinan nasional yang prorakyat. Bila saat ini
terjadi pencabutan subsidi BBM, maka akan terjadi krisis di tengah
rakyat.
Kondisi itu, jelasnya, bisa memperburuk pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Hal yang lebih parah jika tak bisa mengendalikannya,
akan terjadi kekacauan dan pemerintahan akan dipaksa turun. (rif)
Sumber: www.nu.or.id